Dies Natalis GMNI ke-72, Isu Pertambangan Rakyat Jadi Sorotan Utama di Kalteng
Palangka Raya – Isu pertambangan rakyat kembali menjadi perhatian utama dalam peringatan Dies Natalis ke-72 Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Tengah. Momentum tersebut dikemas melalui Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat yang digelar di Grand Ballroom Hotel Luwansa, Palangka Raya, Sabtu (28/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Mengangkat tema “Kovanis Pertambangan Rakyat Kalimantan Tengah”, forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk membedah persoalan tambang yang telah lama menjadi isu krusial di daerah.
Seminar tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan konstruktif dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang adil sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, dalam sambutannya mengapresiasi langkah GMNI yang berani mengangkat isu strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional maupun daerah.
“Sektor pertambangan ini adalah sektor yang sangat strategis karena menjadi salah satu pilar ekonomi di negara kita,” ujar Kapolda.
Namun di sisi lain, ia mengakui adanya berbagai persoalan kompleks, mulai dari regulasi hingga penegakan hukum yang kerap dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Dampak lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab juga menjadi perhatian serius.
“Banyak sekali tambang-tambang yang sudah ditinggal tanpa reklamasi dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan,” ungkapnya, seraya mencontohkan kondisi air sungai yang keruh, tingkat keasaman yang tinggi, serta kandungan bahan kimia berbahaya.
Sebagai bentuk komitmen, Kapolda bahkan mengajak seluruh elemen, termasuk kader GMNI, untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ia menawarkan patroli udara menggunakan helikopter guna memantau aktivitas pertambangan di wilayah Kalteng.
“Harapannya dengan seminar ini ada pemikiran-pemikiran yang konstruktif yang keluar, pemikiran-pemikiran strategis, dan juga memberikan dampak buat bangsa dan negara kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan nasib masyarakat, khususnya para penambang rakyat. Ia menilai penyelesaian persoalan tambang membutuhkan keseriusan dan kebersamaan semua pihak.
“Kalau kita ada niat, kita sama-sama, ada common will sama-sama, tidak ada yang tidak mungkin,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal kebijakan publik. Ia mendorong kader GMNI untuk aktif memberikan kritik yang solutif terhadap program pemerintah.
“Kami minta demo, tapi demo yang membangun, berikan solusi juga,” ujarnya.
Terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Agustiar menyebut pemerintah provinsi terus berupaya mempercepat proses legalisasi. Ia bahkan berencana kembali bertemu presiden pada awal April guna membahas persoalan tersebut, termasuk penyesuaian tata ruang.
“Kalau WPR itu kuncinya terbuka, yang lainnya agak mudah,” kata Gubernur.
Selain itu, ia mendorong pengelolaan tambang rakyat berbasis koperasi agar hasilnya lebih merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Model ini dinilai dapat memperkuat posisi penambang sekaligus menciptakan keadilan dalam distribusi hasil.
Melalui forum ini, diharapkan lahir langkah konkret yang mampu menjawab berbagai tantangan di sektor pertamban
gan rakyat di Kalimantan Tengah.
Tinggalkan Balasan