DPRD Barito Utara Siap Kawal Perjuangan Honorer R2/R3 ke Pemerintah Pusat

MUARA TEWEH – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusly, menegaskan komitmen legislatif untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer non-ASN kategori R2 dan R3.

Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat bersama Pemerintah Daerah dan Forum Honorer R2/R3 yang digelar di gedung DPRD Barito Utara, Senin 10 Februari 2025.

Dalam rapat tersebut, Hj. Henny menyampaikan bahwa DPRD akan mengusulkan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Serta, lanjutnya, memperjuangkan agar tenaga honorer yang telah mengabdi di bawah dua tahun tetap mendapat kesempatan diakomodir dalam pengangkatan PPPK.

“Kami DPRD siap menjadi jembatan perjuangan aspirasi para tenaga honorer. Mereka telah lama mengabdi, dan sudah saatnya mendapat kepastian status,” tegasnya.

Hj. Henny juga menyoroti pentingnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal data dan usulan ke pemerintah pusat, mengingat kebijakan terkait ASN dan PPPK ditentukan langsung oleh Kementerian PAN-RB dan BKN.

“Perjuangan ini bukan hanya administratif, tapi soal keadilan dan pengakuan terhadap pengabdian yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun,” tutupnya.

Follow Narasi Kalteng di Google Berita.

(Sya)