DPRD Kalteng Desak Pusat Naikkan Dana Jalan Negara

PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di provinsi tersebut yang kini memprihatinkan. Banyaknya jalan rusak dinilai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan memperlambat distribusi barang ke berbagai wilayah.

Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menegaskan bahwa penanganan perbaikan infrastruktur jalan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Ia menyebut, sebagian besar ruas jalan di Kalteng merupakan jalan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Pembangunan dan pemeliharaan jalan negara sangat bergantung pada anggaran pusat. Karena itu, kami mendorong agar alokasi dana dari pemerintah pusat untuk Kalteng dapat ditingkatkan kembali,” ujar Lohing.

Ia mengungkapkan, sebelumnya Kalteng menerima dana sekitar Rp1 triliun per tahun untuk perbaikan dan peningkatan jalan. Namun, dua tahun terakhir jumlah tersebut menurun drastis hingga tidak mencapai sepertiganya.

“Penurunan anggaran ini jelas berdampak pada percepatan pembangunan di daerah. Padahal, panjang jalan negara di Kalteng mencapai ribuan kilometer dan memerlukan perawatan rutin,” tambahnya.

Lohing menjelaskan, karakteristik wilayah Kalteng yang didominasi tanah gambut dan curah hujan tinggi turut membuat biaya pembangunan lebih besar. Ia meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus bagi Kalteng dalam pembangunan infrastruktur.

Komisi IV DPRD Kalteng berencana melakukan koordinasi dengan Balai PUPR dan Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut ke Kementerian PUPR dalam waktu dekat. (Mdh).