DPRD Kalteng Harap Janji Dana Transfer Tak Dipangkas Direalisasikan
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menyambut positif pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan dana transfer ke daerah (TKD) tidak akan dipotong dalam RAPBN 2026.
Meski begitu, Ansyari menilai pemerintah pusat perlu memberikan kepastian resmi agar penyaluran TKD benar-benar terjamin.
“Ya, harapan kita sesuai apa yang dijawab beliau secara spontan kemarin,” ujar Politisi Gerindra itu usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kalteng, belum lama ini.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menyampaikan hal senada. Ia menegaskan perlunya kepastian tertulis sebagai dasar pegangan bagi daerah.
“Yang kita harapkan kepastian keputusan itu kan harus berdasarkan surat supaya kita punya pegangan,” kata Arton.
Arton mengungkapkan, hingga beberapa hari lalu pemerintah pusat masih mengingatkan agar dana bagi hasil (DBH) tidak dianggarkan. Karena itu, ia menilai DPRD belum bisa buru-buru menanggapi sebelum ada surat resmi.
“Karena apa, sampai beberapa hari yang lalu kita masih diingatkan pemerintah pusat bahwa untuk dana transfer DBH itu tidak boleh dianggarkan, jadi kami tidak berani memberikan komentar terkait dengan itu,” ucapnya.
Ia menekankan, seluruh daerah di Indonesia sangat berharap dana transfer tetap berjalan sebagai penopang pembangunan.
“Yang jelas semua daerah di seluruh Indonesia ini berharap bahwa dana transfer dari pusat itu yang kita harapkan untuk bisa meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah,” ujar Arton.
Menurutnya, keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD) masih menjadi tantangan. Banyak potensi yang bisa digarap, namun kewenangannya berada di pemerintah pusat.
Tinggalkan Balasan