Evaluasi 100 Hari Kerja: DPRD Gunung Mas Desak Pemkab Prioritaskan Program yang Nyata dan Terukur

Redaksi

KUALA KURUN – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Rayaniatie Djangkan, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) agar fokus pada program-program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam evaluasi 100 hari kerja kepala daerah.

Dalam pernyataannya, Jumat (27/6/2025), Rayaniatie menekankan pentingnya menghadirkan program yang terukur, bukan sekadar seremonial atau pelabelan ulang terhadap program yang sudah lama berjalan.

“Hal-hal seperti infrastruktur jalan dan jembatan itu jelas terlihat hasilnya. Bedah rumah juga langsung menyentuh masyarakat. Ini yang seharusnya menjadi fokus utama dalam 100 hari kerja,” tegasnya.

Rayaniatie juga menyoroti program bantuan sosial seperti BPJS dan beasiswa pendidikan, yang menurutnya tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan 100 hari kerja kepala daerah karena keduanya merupakan program nasional atau kebijakan lama yang hanya diteruskan.

“BPJS itu program nasional, sudah berjalan cukup lama. Beasiswa pun hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya,” ujarnya.

Ia mencontohkan perubahan pada bantuan beasiswa yang justru dinilai menurun. Sebelumnya, siswa berprestasi mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta per bulan dan siswa dari keluarga tidak mampu mendapat Rp500 ribu per bulan. Namun kini, bantuan tersebut dirangkum menjadi Rp3,5 juta per tahun.

“Kalau hanya melanjutkan atau bahkan menurunkan yang sudah ada, tentu masyarakat akan kecewa,” tambahnya.

Politisi perempuan ini berharap pemerintah daerah ke depan dapat lebih selektif dan strategis dalam menyusun serta menjalankan program, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah program nyata dan berkelanjutan. Bukan sekadar program pelengkap,” pungkasnya.