Fraksi Pendukung DPRD Berikan Pemandangan umum Terhadap LKPJ Bupati Gunung Mas Tahun Anggaran 2023
GUNUNG MAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, telah mengadakan rapat paripurna ke-13 masa sidang I tahun 2024, di mana lima fraksi pendukung DPRD menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gunung Mas Tahun Anggaran 2023.
Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi Gerakan Karya Bersatu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi NasDem-Hanura, dan Fraksi Partai Demokrat.
Wakil Ketua I DPRD Gunung Mas, Binartha, mengungkapkan bahwa setelah menerima hasil dari semua pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap LKPJ Bupati Gunung Mas, semua fraksi menerima untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya.
“DPRD Gunung Mas akan segera mengatur jadwal untuk dilakukan pembahasan pada rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,”ungkapnya, Jumat 16 April 2024
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan target Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Pada Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Gunung Mas menetapkan target APBD murni sebesar Rp1,181 Triliun lebih. Namun, melalui perubahan APBD, pendapatan daerah naik menjadi Rp1,191 Triliun lebih atau naik 1 persen dari target murni.
Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P Umbing menyampaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan. Dalam perubahan APBD, PAD ditargetkan sebesar Rp71,71 Milyar lebih, turun 15 persen dari target sebelumnya. Sedangkan target pendapatan transfer naik sebesar 2 persen menjadi 1,116 Triliun lebih, dan target lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 15 persen menjadi 20,250 Milyar lebih.
Pada perubahan APBD tahun anggaran 2023, belanja daerah Kabupaten Gunung Mas yang semula ditargetkan sebesar Rp1,280 triliun lebih pada target APBD murni, mengalami peningkatan sejumlah Rp34,125 miliar lebih, sehingga menjadi 1,315 triliun lebih.
Untuk rincian belanja daerah hingga akhir tahun anggaran 2023, belanja operasi turut mengalami peningkatan sebesar Rp14.52 miliar rupiah dari target APBD murni tahun anggaran 2023 yang sebesar 835,082 miliar lebih. Dengan peningkatan tersebut, belanja operasi menjadi Rp849,602 miliar lebih atau naik dua persen dari target.
Sementara itu, belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan sebesar 48.72 miliar lebih dari target di APBD murni tahun anggaran 2023 yang sebesar 310,821 miliar lebih. Hal ini membuat belanja barang dan jasa mencapai 359,545 miliar lebih atau naik sebesar 16 persen dari yang sudah ditargetkan.
Di sisi lain, belanja hibah pada tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan signifikan sebesar 21,295 miliar dari target awal yang sebesar 29,817 miliar. Peningkatan ini membuat belanja hibah mencapai 51,112 miliar atau sebesar 71 persen.
Belanja modal pada tahun anggaran 2023 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 25,695 miliar dari target murni tahun anggaran 2023 yang sebesar 266,134 miliar. Dengan adanya peningkatan ini, belanja modal mencapai 291,830 miliar rupiah atau naik 10 persen dari target awal.
Terakhir, belanja transfer juga mengalami kenaikan sebesar 8,190 miliar dari target murni Tahun Anggaran 2023 yang sebesar 175,006 miliar. Dengan peningkatan ini, belanja transfer mencapai 183,197 miliar lebih atau naik 5 persen dari target awal.
Tinggalkan Balasan