HMI Palangka Raya Tolak Politik Dinasti & Desak Presiden Bersikap Netral Pada Pemilu 2024

PALANGKA RAYA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Palangka Raya menyatakan sikap menolak politik dinasti dan mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024 saat ini.

Hal ini dinyatakan oleh seluruh pada kader HMI pada saat menggelar aksi pernyataan sikap dan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo, dengan “gerakan selamatkan bangsa, Indonesia darurat demokrasi” di Tugu Soekarno, Jalan S.Parman, Kota Palangka Raya, hari Jumat (9/2/2024).

Ketua HMI cabang Palangka Raya, Rizky Oktaviandi mengatakan pihaknya tegas menolak politik dinasti, karena masih banyak anak muda yang lebih berkapasitas dan kompeten untuk menjadi pemimpin Indonesia.

“Kami HMI cabang jelas menolak politik dinasti, karena hari ini begitu banyak anak bangsa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk Negeri ini,” kata Rizky, Jumat (9/2/2024).

Selain itu, HMI juga mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk bersikap netral dengan tidak melakukan cawe-cawe politik untuk mendukung pasangan calon Presiden tertentu.

Apabila Presiden Joko Widodo tetap tidak bersikap netral dengan masih melakukan cawe-cawe politiknya dalam Pilpres saat ini, maka HMI meminta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya dari Presiden Repubik Indonesia.

“Penegasann dari HMI terkait memakzulkan Jokowi, kami sampaikan apabila Presiden Jokowi masih melakukan cawe-cawe politik lagi, melakukan upaya penyalahgunaan kekuasaan, maka HMI akan turun meminta Jokowi meninggalkan jabatannya,” tegasnya.

Sementara itu, HMI akan kembali turun dengan massa yang lebih banyak jika hal tersebut masih dilakukan.

“Kami tegaskan juga bahwa apabila Presiden atau para Menteri masih melakukan cawe-cawe politik di Negeri ini, kami menegaskan HMI akan turun kembali dengan massa yang lebih banyak dan menegaskan surat terbuka ini,” tutupnya.

Pernyataan sikap tersebut mereka lakukan karena mengingat mulai menurunnya demokrasi di Indonesia akibat sikap ketidak netralan para elit negara khsusunya Presiden, Joko Widodo yang berpihak dengan pasangan calon presiden tertentu dengan ikut cawe-cawe dalam Pilpres saat ini.

Selain itu, demokrasi di Indonesia dinilai sudah mulai hilang kendali, dipicu karena adanya putusan cacat etik yang terbukti dilakukan oleh Ketua MK hingga Ketua KPU RI yang memberi celah politik dinasti.

Beberapa pernyataan sikap HMI Cabang Palangka Raya diantaranya yakni :

1. Selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi.

2. Mendesak Presiden untuk tidak menggunakan kekuasaan dan fasilitas Negara yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu.

3. Mengingatkan seluruh aparatur Negara seperti Pejabat Eksekutif, kepada daerah, Tni dan Polri agar bersikap netral dan tidak memihak dalam momentum elektoral 2024 ini, dan menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa adanya intimidasi.

4. Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.

Follow Narasi Kalteng di Google Berita.

(de)