IPM Naik Berkat Pendidikan Digital, Disdik Kalteng Siap Perluas Hingga Pelosok
PALANGKA RAYA – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah pada 2025 tercatat sebesar 74,86. Angka ini naik 0,58 poin atau 0,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada posisi 74,28. Kenaikan tersebut menunjukkan percepatan pembangunan kualitas manusia di daerah itu.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan IPM Kalteng terus meningkat stabil dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, IPM tercatat 72,62 dan melejit menjadi 74,86 pada 2025 dengan pertumbuhan rata-rata 0,61 persen per tahun.
Kenaikan IPM tersebut didorong oleh perbaikan pada tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran masyarakat. Harapan hidup bayi yang lahir pada 2025 mencapai 74,01 tahun, naik 0,28 tahun dari tahun sebelumnya.
Pada sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,77 menjadi 12,78 tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 8,81 menjadi 8,96 tahun. “Ini adalah indikator nyata peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah,” kata Agnes, perwakilan analis BPS Kalteng.
Sementara itu, pengeluaran riil per kapita masyarakat tumbuh 2,51 persen dari Rp12,30 juta menjadi Rp12,61 juta. Meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 3,58 persen, tren 2025 masih lebih tinggi dibanding rerata pertumbuhan lima tahun terakhir.
Pemerintah Provinsi Kalteng menilai sektor pendidikan menjadi penopang utama peningkatan IPM. Transformasi digital pembelajaran disebut berperan memperluas akses pendidikan ke daerah-daerah sulit.
Menanggapi capaian tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan apresiasi atas kenaikan IPM tersebut.
“Kami terus memperluas jangkauan digitalisasi pembelajaran. Semua ini adalah hasil dari komitmen kuat Bapak Gubernur Agustiar Sabran untuk memastikan tidak ada anak-anak Kalteng yang tertinggal pendidikan, baik di kota maupun pelosok desa,” ujarnya, Senin 10 November 2025.
Reza mengatakan arahan Gubernur sangat jelas, yakni memastikan masyarakat tidak terhambat dalam mengakses pendidikan dan layanan dasar.
“Karena itu, kebijakan pendidikan kami selalu berpihak kepada masyarakat tidak mampu,” kata dia.
Ia menyebut tahun ini pemerintah provinsi menyiapkan pembangunan tujuh sekolah baru, termasuk sekolah khusus di Kabupaten Katingan. Program revitalisasi dan digitalisasi sekolah juga diperluas ke wilayah pedalaman.
“Kolaborasi ini harus terus berlanjut demi mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkarakter di Bumi Tambun Bungai. Apa yang kami capai hari ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen pendidikan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan