Junaidi Puji Demo Mahasiswa di DPRD Kalteng Berjalan Damai, Aspirasi Akan Diteruskan ke Pusat

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mengapresiasi jalannya aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Cipayung Plus dan Gerakan September Hitam di depan Kantor DPRD Kalteng pada Senin (1/9/2025). Ia menyebut aksi mahasiswa berlangsung tertib dan damai.

“Di Kalteng kemarin demonstrasinya berjalan lancar damai. Seluruh aspirasi sudah disampaikan kemudian tidak anarkis,” ujar Junaidi kepada wartawan usai pelantikannya sebagai Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Selasa (2/9/2025).

Junaidi berharap, ke depan kehadiran media, mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), dan masyarakat dapat terus menjadi pengingat bagi DPRD.

“Kedepan kita mengharapkan kehadiran media, mahasiswa, OKP, dan masyarakat untuk mengingatkan kita,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong juga menegaskan, pihaknya akan meneruskan seluruh tuntutan Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus Palangka Raya kepada pemerintah pusat.

“Dengan demikian, kami DPRD Kalteng berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” kata Arton usai demonstrasi.

Arton turut menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang dinilai mampu menyuarakan aspirasi secara jelas dan terarah.

“Secara lembaga DPRD Kalteng menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan orasi-orasi, dan memang secara umum aspirasinya cukup to the point dan dapat dipahami,” ucapnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Gerakan September Hitam menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:

1. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi RKUHAP.

2. Menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan.

3. Memperketat evaluasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, Aliansi Cipayung Plus Palangka Raya menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya:

1. Mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri.

2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

3. Membatalkan gaji dan tunjangan anggota dewan.

4. Membuat perda terkait peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan UMKM di Kalteng.

5. Membatalkan raperda kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalteng.

6. Aktif menyelesaikan konflik agraria di daerah.

7. Menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng.

Follow Narasi Kalteng di Google Berita.

(Uk)