Karhutla Masih Terkendali, Pemprov Kalteng Perkuat Kesiagaan Hingga Akhir Musim Kemarau
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya masih terkendali. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalteng terus meningkatkan upaya pengendalian, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2025, berdasarkan data dari BMKG.
Hal ini disampaikan Gubernur saat mengikuti Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla 2025 secara virtual dari ruang kerjanya, Senin (28/07/2025). Rapat tersebut dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni, serta Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, didukung penuh oleh Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng serta seluruh elemen masyarakat, berkomitmen memperkuat mekanisme rutin pengendalian Karhutla melalui pembentukan Satgas dan pengaktifan Posko serta Pos Lapangan,” tegas Agustiar.
Ia menambahkan, Pemprov siap menetapkan status darurat bencana apabila hasil evaluasi mingguan mengharuskan, termasuk mengajukan dukungan operasi udara ke BNPB.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI), hingga Juli 2025, Kalteng mencatat 1.326 hotspot atau sekitar 2,09% dari total nasional sebanyak 63.559 hotspot. Meskipun terjadi peningkatan titik panas, penanganan cepat oleh posko dan regu lapangan dinilai efektif menahan penyebaran api.
“Pola penanganan difokuskan pada pemadaman dalam satu hari terhadap setiap kejadian kebakaran,” jelas Gubernur.
Citra satelit Kementerian LHK mencatat total lahan terbakar di Kalteng mencapai 146,21 hektare, atau hanya 1,70% dari total luas Karhutla nasional. Sementara pantauan BMKG menyebutkan tidak terdeteksi sebaran asap di wilayah Kalteng, yang menandakan efektivitas penanganan dini.
Penanganan Karhutla dilakukan melalui 77 Pos Lapangan yang tersebar di 52 kecamatan berisiko tinggi. Sebanyak 697 personel gabungan diterjunkan, terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA). Mereka terbagi dalam 17 regu Pos Komando dan 77 regu Pos Lapangan, lengkap dengan alat pelindung dan peralatan pemadaman.
Dalam forum tersebut, Gubernur Agustiar juga mengajukan sejumlah dukungan ke pemerintah pusat, antara lain operasi Modifikasi Cuaca (OMC), 6 helikopter water bombing, 2 helikopter patroli, dukungan Dana Siap Pakai (DSP), yang diharapkan tidak bersifat reimburse, 87 set alat pemadam portable, tandon air fleksibel, dan kendaraan roda tiga untuk kecamatan rawan Karhutla.
Pengendalian Karhutla di Kalteng telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Non-Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat.
Rapat ini juga diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Darliansjah, BMKG Kalteng, serta sejumlah pejabat daerah yang mendampingi Gubernur seperti Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, Kalaksa BPBPK Ahmad Toyib, dan Kadishut Agustan Saining.
Tinggalkan Balasan