Ketua DPRD Kalteng Janji Kawal Tuntutan Mahasiswa, Siap Teruskan ke Pemerintah Pusat

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus Palangka Raya ke pemerintah pusat.

Janji itu disampaikan Arton usai menerima massa aksi yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalteng, Senin (1/9/2025).

“Semua poin tuntutan telah kami tandatangani untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Dengan demikian kami DPRD Kalteng berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” tegas Arton.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang dinilai mampu menyuarakan aspirasi dengan jelas dan lugas.

“Secara lembaga DPRD Kalteng menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan orasi-orasi. Memang secara umum aspirasinya cukup to the point dan dapat dipahami,” ujarnya.

Adapun tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut, meliputi:

🔹 Aliansi Gerakan September Hitam

1. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

2. Menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi RKUHAP agar tidak melegitimasi brutalitas aparat.

3. Menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan.

4. Memperketat evaluasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

🔹 Aliansi Cipayung Plus Palangka Raya

1. Mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri.

2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

3. Mendesak DPR RI membatalkan gaji dan tunjangan anggota dewan.

4. Mendesak DPRD membuat perda peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan UMKM di Kalteng.

5. Mendesak DPRD membatalkan raperda kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalteng.

6. Mendesak DPRD aktif menyelesaikan konflik agraria di daerah.

7. Mendesak DPRD menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng.

Follow Narasi Kalteng di Google Berita.

(Uk)