KLH-BPLH Gandeng Perguruan Tinggi Bangun Kemitraan Strategis Lingkungan, UPR Usulkan Langkah Konkret untuk Kalimantan
JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia terus memperkuat kemitraan strategis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Dalam gelaran Forum Rektor: Kolaborasi Nasional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berlangsung pada Senin, 28 Juli 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, KLH/BPLH mengundang 39 perguruan tinggi negeri (PTN) untuk memperkokoh peran akademisi dalam mendorong keberlanjutan lingkungan nasional.
Forum ini menjadi ajang dialog strategis yang melibatkan elemen pentahelix—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media—guna memperkuat landasan ilmiah dalam pengambilan kebijakan lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya sains sebagai fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, 80–90 persen kebijakan di KLH/BPLH disusun berdasarkan kajian ilmiah, sehingga keterlibatan perguruan tinggi menjadi mutlak.
“Menteri tidak bisa bekerja hanya dengan opini. Setiap keputusan harus ditopang oleh sains. Kampus adalah mesin penggerak dan penguat landasan ilmiah negara,” tegas Hanif.
Untuk itu, pihaknya akan merevitalisasi Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) di berbagai universitas agar berperan aktif dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga proses persetujuan lingkungan.
Salah satu peserta forum, Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S, yang hadir bersama Kepala Unit Pengelolaan Lahan Gambut UPR, Dr. Ir. Adi Jaya, M.Si, menyampaikan rekomendasi akademik berbasis pengalaman dari Regional Kalimantan. Beberapa langkah strategis yang diusulkan antara lain:
- Pembentukan Gugus Tugas Kebijakan Sains (Science-Policy Task Force)
Gugus tugas ini terdiri dari pakar lintas universitas untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah, termasuk evaluasi terhadap KLHS untuk proyek-proyek besar seperti food estate. - Pembangunan Platform Data Spasial Terintegrasi
Platform ini akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti D3TLH, ekoregion, dan RPPLH, yang dapat digunakan sebagai referensi tunggal oleh perencana pembangunan guna mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang. - Program KKN Tematik Kolaboratif Antar-Universitas
Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan pendampingan desa dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Langkah-langkah konkret tersebut diharapkan mampu mendorong sinergi antara dunia akademik dan pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup, khususnya di wilayah Kalimantan yang memiliki karakteristik ekologi yang unik dan kompleks.
Follow Narasi Kalteng di Google Berita.
(Uk)
Tinggalkan Balasan