Konsolidasi Pendidikan Kalteng 2026 Perkuat Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah

Redaksi

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi serta menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional dengan implementasinya di tingkat daerah.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Hamka menyampaikan penghargaan kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Tengah atas penyelenggaraan forum konsolidasi tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan pusat dan daerah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, BPMP memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan pelaksanaan program pendidikan di daerah, sehingga setiap kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di satuan pendidikan.

Menurutnya, kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, sektor pendidikan harus menjadi prioritas dalam membentuk generasi yang unggul, berkarakter, adaptif, dan mampu bersaing di era perkembangan global.

Hamka juga menegaskan bahwa transformasi pendidikan perlu selaras dengan RPJPN 2025–2045 serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif yang berlandaskan nilai Belom Bahadat.

“Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah kewajiban kita bersama. Ini merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjamin setiap anak memperoleh layanan pendidikan dasar yang layak dan bermutu,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen mendorong berbagai inovasi pendidikan melalui penguatan tata kelola berbasis data, Program PENA KALTENG, Kelas Digital Huma Betang, Beasiswa 1 Rumah 1 Sarjana, serta penguatan sinergi melalui Kartu Huma Betang Sejahtera guna menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kalteng.

Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Tomy Harijaya, menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi ini merupakan tindak lanjut dari forum konsolidasi nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, berbagai tantangan pendidikan di daerah diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan langkah strategis dalam mendukung program prioritas nasional.

Ia menyebutkan beberapa isu strategis yang dibahas, antara lain pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan tata kelola pendidikan, dukungan wajib belajar 13 tahun, digitalisasi pendidikan, revitalisasi satuan pendidikan, penguatan tes kemampuan akademik, pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial, hingga rencana pengembangan sekolah terintegrasi di setiap kabupaten dan kota.

Direktur Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang diwakili Dr. Poppy Dewi Puspitawati juga menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat transformasi layanan pendidikan agar lebih berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BPMP dan pemerintah daerah agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan di Kalimantan Tengah.