Pemko Palangka Raya Genjot Integrasi Data Lewat Forum Satu Data 2025

Foto bersama. (ist)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2025, Kamis (31/7/2025). Kegiatan yang digelar di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota ini difokuskan pada proses penetapan daftar data lingkup Pemko Palangka Raya sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola data yang terintegrasi.

Forum ini secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alman P. Pakpahan, yang hadir mewakili Wali Kota Palangka Raya. Dalam sambutannya, Alman menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

WhatsApp Image 2025-04-02 at 13.18.03

“Forum ini menjadi wadah bersama dalam merumuskan kebijakan satu data yang bermanfaat bagi seluruh perangkat daerah, masyarakat, hingga pelaku pembangunan,” ucap Alman.

Ia menambahkan, tanpa data yang akurat, kebijakan pembangunan bisa melenceng dari kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri telah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Palangka Raya.

Namun, Alman mengakui bahwa tantangan dalam implementasi masih cukup besar. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain belum terintegrasinya berbagai aplikasi data, perbedaan standar antarinstansi, serta lemahnya metodologi tata kelola data di tingkat perangkat daerah.

“Layanan publik yang baik tak akan terwujud jika datanya masih tersebar dan tidak seragam,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman, dalam presentasinya menekankan bahwa forum ini bertujuan menyusun daftar data prioritas yang akan mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah.

“Kita ingin memastikan data yang kita miliki tidak hanya lengkap dan mutakhir, tapi juga dapat dimanfaatkan lintas sektor untuk menyusun program-program pembangunan yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Fauzi.

Fauzi juga menyoroti pentingnya sinergi antara produsen data, wali data, dan pembina data agar tata kelola informasi pembangunan tidak tumpang tindih dan lebih efisien.

Follow Narasi Kalteng di Google Berita.

(Uk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

You cannot copy content of this page