Penguatan Pertanian Kalteng Jadi Strategi Utama Kendalikan Inflasi, Kata Sri Widanarni

Redaksi

PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sri Widanarni, memimpin rapat evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait hasil inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 10 September 2024.

Dalam arahannya, Sri Widanarni menekankan bahwa kondisi inflasi maupun deflasi di Kalteng sangat dipengaruhi oleh provinsi tetangga, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menurutnya, pergerakan harga barang di Kalsel memiliki dampak langsung terhadap situasi inflasi di Kalteng.

“Jika Kalsel mengalami deflasi, maka Kalteng juga akan terdampak dan mengalami deflasi. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi inflasi di Kalsel, maka inflasi juga akan terjadi di Kalteng karena suplai barang melalui Kalsel,” jelas Sri.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya memperkuat sektor pertanian di Kalteng, terutama karena kebutuhan bahan pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sedang membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) terus meningkat.

Sri menjelaskan bahwa meskipun Kaltim kaya akan sumber daya alam, produksi pertaniannya sangat minim, sehingga sangat bergantung pada wilayah sekitar, termasuk Kalimantan dan Sulawesi.

“Penguatan sektor pertanian di Kalteng menjadi sangat penting agar kita dapat memenuhi kebutuhan pangan di wilayah IKN yang sedang berkembang pesat,” tambahnya.

Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalteng, Akhmad Tantowi, dalam paparannya menyampaikan bahwa inflasi tahunan (year-on-year) Provinsi Kalteng pada Agustus 2024 tercatat sebesar 1,29 persen, yang merupakan inflasi terendah se-Kalimantan. Sementara itu, Kalteng mencatat deflasi sebesar 0,39 persen untuk perhitungan month-to-month (m-to-m) pada Agustus 2024.

“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi tahunan di Kalteng, yaitu sebesar 0,60 persen,” jelas Akhmad.

Namun, kelompok ini juga menyumbang deflasi bulanan terbesar, sebesar 0,51 persen.

Rapat evaluasi ini juga dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, Ardian Pangestu, Plh Kepala Biro Ekonomi Setda Prov Kalteng, Fanny Kartika Octavianti, serta perwakilan dari berbagai perangkat daerah dan instansi vertikal di lingkungan Provinsi Kalteng.

Melalui evaluasi ini, TPID diharapkan dapat terus memantau dan mengendalikan inflasi di Kalteng, dengan fokus pada penguatan sektor pertanian yang dianggap sebagai kunci untuk menjaga kestabilan harga dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.