Pj Bupati Barito Utara Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Soal Laporan APBD 2024
MUARA TEWEH – Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna III DPRD Barito Utara yang digelar di Gedung Paripurna, Selasa, 9 September 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri unsur FKPD, Sekretaris Daerah, para asisten setda, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Indra Gunawan menanggapi sejumlah kritik dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi. Ia menjelaskan, keterlambatan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah salah satunya dipicu oleh kendala teknis aplikasi.
“SKPD kurang optimal menginput realisasi belanja di aplikasi SIMDA BMD. Sementara transaksi Januari hingga September masih menggunakan SIMDA, sehingga harus dilakukan penginputan ulang ke aplikasi SIPD-RI,” jelas Indra.
Ia juga menyoroti turunnya opini BPK dari wajar tanpa pengecualian menjadi wajar dengan pengecualian. “Hal ini terutama karena pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD, padahal ada beberapa kali pergeseran anggaran pada 2024. Perubahan APBD 2025 nanti harus dicermati lebih teliti, terutama capaian kinerja SKPD,” katanya.
Menanggapi Fraksi PKB dan PDIP, Indra menegaskan pemerintah daerah akan meningkatkan pemerataan mutu pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta fasilitas umum. “Kami juga akan mendorong pengembangan sektor ekonomi berbasis informasi untuk memperluas basis PAD. Penempatan ASN pun harus sesuai kompetensi,” ujarnya.
Sementara itu, kepada Fraksi Karya Indonesia Raya, Indra memastikan Pemkab Barito Utara akan menjaga sekaligus meningkatkan realisasi PAD. “Kami akan mencari alternatif sumber pendapatan baru yang potensial menambah PAD di tahun mendatang,” ucapnya.
Adapun terkait pemandangan Fraksi Aspirasi Rakyat, Indra menyatakan pemerintah siap membahas lebih rinci dalam rapat lanjutan. “Hal-hal yang masih kurang jelas akan kita bahas bersama sesuai jadwal pembahasan pertanggungjawaban APBD 2024,” katanya.
“Eksekutif sangat mengharapkan masukan, saran, dan pendapat dari dewan. Itu penting agar produk hukum daerah yang dihasilkan lebih sempurna dan pelaksanaannya bisa benar-benar memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Indra.
Rapat paripurna itu juga dirangkaikan dengan penyerahan dokumen jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
Tinggalkan Balasan