Pj Bupati Barito Utara Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD
MUARA TEWEH – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 dalam rapat paripurna III di Gedung DPRD Muara Teweh, Selasa, 9 September 2025.
Rapat paripurna membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri unsur FKPD, Sekda, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Indra Gunawan menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat terkait keterlambatan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK RI Kalimantan Tengah. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh kendala teknis pada aplikasi.
“Kurang optimalnya SKPD dalam menginput realisasi belanja pada aplikasi SIMDA BMD dan pelaporan keuangan baru dilaksanakan pada bulan Oktober. Sedangkan transaksi Januari sampai September masih menggunakan SIMDA, sehingga harus dilakukan penginputan ulang ke aplikasi SIPD-RI,” jelasnya.
Indra juga menyinggung turunnya opini wajar dengan pengecualian. “Hal ini terutama disebabkan pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD, padahal telah beberapa kali melakukan pergeseran anggaran pada tahun 2024. Akibatnya, struktur APBD berubah namun tidak tertampung dalam perda perubahan APBD,” katanya.
Ia menegaskan perubahan APBD tahun 2025 perlu dicermati secara teliti dengan memperhatikan capaian kinerja SKPD.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi PKB dan PDIP, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan fasilitas umum.
“Pemerintah juga akan mendorong pengembangan sektor ekonomi berbasis informasi untuk memperluas basis PAD. Selain itu, penempatan ASN akan disesuaikan dengan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan jabatan,” tambahnya.
Adapun terhadap Fraksi Karya Indonesia Raya, Indra menegaskan pemerintah daerah akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan realisasi PAD serta mencari alternatif sumber pendapatan lain yang berpotensi menambah PAD di tahun berikutnya.
Sementara itu, menjawab Fraksi Aspirasi Rakyat, pemerintah daerah sepakat hal-hal yang belum jelas akan dibahas bersama dalam rapat lanjutan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Demikian tanggapan dan jawaban yang kami sampaikan atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan. Selanjutnya pihak eksekutif sangat mengharapkan masukan, saran, dan pendapat guna kesempurnaan produk hukum daerah sehingga pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Indra.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan penyerahan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Tinggalkan Balasan