Prabowo Dilantik, Aktivis Lingkungan Ingatkan Kegagalan Food Estate di Kalteng

Foto: Aktivis lingkungan membentangkan spanduk di lahan bekas food estate. (ist)

PALANGKA RAYA – Bertepatan dengan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa menggelar aksi di lokasi food estate Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu 20 Oktober 2024.

Dalam aksinya, para aktivis membentangkan spanduk bertuliskan “Food Estate Bukan Ketahanan Pangan”. Aksi tersebut untuk mengingatkan pemerintah bahwa pelaksanaan proyek food estate terjadi kegagalan.

“Dampak dari proyek ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu penggundulan hutan, deforestasi dan juga bencana yang melanda wilayah di sekitarnya, ” kata Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herienata.

Dengan kegagalan Food Estate tersebut, Menurut Bayu, seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya presiden dan wakil presiden terpilih bahwa konsep ketahanan pangan tidak bisa dipenuhi dan dicapai dengan konsep yang merusak ekosistem hutan dan gambut yang ada di Kalteng khususnya dan di Indonesia.

“Pemerintah harus menghentikan proyek food estate yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan ini. Pemerintah juga harus melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang rusak dan juga kerugian yang dialami oleh masyarakat di Kalteng, ” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Save Our Borneo, Habibi menyebutkan, sekitar 600 ribu hektare lahan yang dibuka Kementerian Pertahanan di Kabupaten Gunung Mas sejak akhir 2020 gagal menghasilkan produksi singkong.

“Hingga hari ini, tidak ada produksi yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, lebih-lebih mendukung ketahanan pangan kita,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah telah mengganti program food estate dengan istilah baru yaitu Optimasi Lahan (Oplah) dan cetak sawah dengan target 3 juta hektare.

“Sebelum kita berbicara target cetak sawah 3 juta hektar pemerintah harus belajar dari proyek sebelumnya dan perlu melakukan kajian yang memadai. Karena ini berdampak serius bagi anggaran negara dan juga masalah lingkungan di Kalimantan Tengah, ” tegasnya.

Follow Narasi Kalteng di Google Berita.

(Uk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

You cannot copy content of this page