Rakyat Susah, DPR RI Hidup Mewah: ISMEI Kritik Keras Kenaikan Gaji Wakil Rakyat
PALANGKA RAYA — Kenaikan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang kini mencapai Rp100 juta per bulan, ditambah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta, menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa.
Dengan total 580 anggota DPR, negara harus mengalokasikan anggaran hingga Rp1,7 triliun hanya untuk menggaji para wakil rakyat sepanjang tahun 2025.
Ketimpangan ini kian mencolok bila dibandingkan dengan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang rata-rata hanya Rp6,5 juta per bulan. Artinya, gaji anggota DPR tercatat 35,4 kali lipat lebih tinggi dibanding penghasilan warga biasa.
Pengurus Biro Pengembangan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) sekaligus mantan Gubernur DEMA FEBI UIN Palangka Raya, Muhammad Asy-Syifa’ Alqolbiy atau Albiy, menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat.
“Di saat masyarakat berjuang keras memenuhi kebutuhan dasar, DPR justru mendapatkan tunjangan perumahan fantastis, ditambah tunjangan beras dan bensin. Kebijakan ini semakin memperlebar jurang ketimpangan ekonomi,” tegas Albiy dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).
Ia menilai, keputusan menaikkan tunjangan tidak mencerminkan empati wakil rakyat terhadap kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, masih banyak persoalan krusial yang membutuhkan alokasi anggaran, mulai dari kesejahteraan guru honorer, bantuan bagi masyarakat kurang mampu, hingga penguatan daya beli rakyat.
“Daripada menambah fasilitas pribadi yang membebani keuangan negara, DPR seharusnya lebih fokus meningkatkan kinerja legislasi yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Anggaran besar itu bisa lebih bermanfaat jika dialihkan untuk pemerataan ekonomi,” tambahnya.
Albiy menegaskan ISMEI akan terus bersuara agar kebijakan pemerintah maupun DPR selalu berpihak pada rakyat kecil.
“Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas, bukan kemewahan pejabat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan