Sri Widanarni: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Menjaga Inflasi Kalteng Tetap Terkendali
PALANGKA RAYA – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual. Rakor ini dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, dan diadakan dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Rabu 2 Oktober 2024.
Tomsi Tohir dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut dari data inflasi terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehari sebelumnya.
“Ini merupakan data terbaik yang kita capai,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keakuratan angka inflasi yang dirilis, serta memperhatikan hubungan antara deflasi dan daya beli masyarakat.
Tomsi menyoroti bahwa untuk produk-produk tertentu yang harganya masih naik, pemerintah daerah harus lebih kritis dalam menangani masalah tersebut.
“Kami mohon pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing untuk mengkritisi daerahnya, sehingga hasil yang telah kita capai dapat dipertahankan,” ungkapnya.
Menjawab hal tersebut, Plt. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS selalu menjaga independensi dalam menghitung angka inflasi dan menggunakan metodologi yang mengacu pada standar internasional.
Ia juga memastikan bahwa seluruh proses penghitungan angka inflasi dilakukan secara objektif dan bebas intervensi.
“Kami menjamin kualitas data yang kami rilis, berdasarkan pedoman internasional yang ketat,” jelas Amalia.
Amalia melaporkan bahwa inflasi Indonesia pada bulan September 2024 secara month-to-month (m-to-m) mengalami deflasi sebesar -0,12 persen, dengan inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,84 persen. Komponen terbesar yang menyebabkan deflasi berasal dari sektor makanan, minuman, dan tembakau, serta penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
Namun, komponen inti tetap mengalami inflasi sebesar 0,16 persen, dengan kenaikan harga kopi bubuk dan biaya pendidikan perguruan tinggi sebagai penyumbang utama.
Lebih lanjut, Amalia mengungkapkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami deflasi pada bulan September, termasuk Kalimantan Tengah yang mencatat inflasi sebesar 0,07 persen secara m-to-m dan inflasi y-on-y sebesar 1,45 persen. Posisi ini menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah ke-8 dari 38 provinsi di Indonesia.
Asisten Ekbang, Sri Widanarni, mengapresiasi pencapaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi.
“Kami berharap kerjasama semua pihak dapat terus terjalin untuk menjaga inflasi di Kalteng agar tetap terkendali dengan baik,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan