UPR Suarakan Perspektif Daerah dalam Revisi Sistem Pendidikan Nasional

PALANGKA RAYA — Universitas Palangka Raya (UPR) menjadi salah satu titik penting dalam penyusunan revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI yang menggelar dialog publik bersama civitas akademika UPR, Kamis (6/11/2025).

Diskusi yang berlangsung di Aula Rahan Gedung Rektorat UPR ini dipimpin Ketua Tim Panja, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, serta dihadiri jajaran anggota Komisi X dan perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam sambutannya, Kurniasih mengapresiasi dukungan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran serta Rektor UPR Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S. Ia berharap dialog tersebut menghasilkan masukan konstruktif bagi revisi aturan pendidikan nasional.

“Revisi ini penting karena masih banyak persoalan dalam tata kelola pendidikan yang harus dibenahi secara menyeluruh,” ujarnya.

Komisi X mencatat sedikitnya 10 masalah krusial pendidikan di Indonesia, mulai dari ketimpangan tata kelola, evaluasi pembelajaran, hingga sistem pengawasan. UPR menjadi satu dari tiga perguruan tinggi yang diminta memberikan masukan langsung, agar perspektif akademisi daerah turut terakomodasi dalam penyusunan kebijakan.

Kurniasih menjelaskan, pembahasan revisi RUU Sisdiknas telah memasuki tahap pasal 43 hingga 51, dengan fokus pada metode kodifikasi guna menyatukan seluruh peraturan pendidikan dalam payung hukum yang lebih terstruktur. Ia juga menegaskan adanya penguatan peran pendidikan keagamaan dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

“Pendidikan adalah urusan kita bersama. Karena itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar regulasi ini menjawab tantangan ke depan,” tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran civitas akademika UPR serta sejumlah rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Tengah. (Mdh).