Wagub Kalteng Paparkan Digitalisasi Pendidikan Hingga Pelosok di Rakor Kemendikdasmen

Redaksi

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menjadi sorotan ketika memaparkan praktik baik digitalisasi pembelajaran di Kalteng dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah terkait Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran 2026 yang digelar Kemendikdasmen di ICE BSD City, Tangerang, Kamis 13 November 2025.

Hadir mewakili Gubernur Agustiar Sabran, Edy didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo. Presentasi Edy disimak langsung jajaran pejabat pusat di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wamen Fajar Riza Ul Haq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Pada sesi khusus, Edy naik ke panggung untuk memaparkan strategi Kalteng menghadapi tantangan geografis dalam pemerataan pendidikan.

“Mungkin apa yang kami sampaikan ini sama halnya dengan apa yang dilakukan Bapak Ibu semua. Kami hanya ingin berbagi pengalaman tentang upaya kita di dalam melaksanakan revitalisasi khusus untuk pendidikan dan digitalisasi tahun ajaran 2026,” ujarnya.

Edy menggambarkan Kalteng sebagai provinsi dengan luas lebih dari 153 ribu kilometer persegi 1,5 kali Pulau Jawa namun hanya dihuni sekitar 2,8 juta jiwa. Untuk mencapai kabupaten di perbatasan Kalimantan Barat, perjalanan dari ibu kota provinsi bisa memakan waktu 12 jam.

“Jadi untuk menjangkau itu, tentu tidak semua wilayah desa ini terjangkau oleh internet,” katanya.

Ia menambahkan, wilayah Kalteng didominasi lahan datar, rawa, dan gambut. Banyak desa tersebar di hulu sungai-sungai besar seperti Kapuas, Kahayan, dan Mentaya, dengan akses yang sangat bergantung pada transportasi sungai.

Menghadapi keterbatasan itu, Pemprov Kalteng mengadopsi strategi pembangunan pendidikan berbasis desa. Gubernur Agustiar Sabran menempatkan satuan pendidikan tingkat desa sebagai ujung tombak revitalisasi.

Sejak 2024, pemerintah telah menyiapkan perangkat pembelajaran digital dalam skala besar.

“Di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak lebih kurang 1.984 unit di tahun 2024, kemudian di tahun 2025 ini ada 3.147 unit papan tulis interaktif yang sudah kami lakukan dan ini sudah 100 persen, di samping juga dari Kementerian Mendikdasmen juga membantu,” ujar Edy.

Perangkat itu dipasang di SMA, SMK, dan SKh sebagai tulang punggung pembelajaran digital dan hybrid. Untuk wilayah gelap sinyal, pemerintah menyiapkan panel surya dan jaringan Starlink.

“Ini sudah dilakukan 100 persen di wilayah provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.

Ia juga memaparkan sistem pemantauan dan evaluasi lewat aplikasi PENA KALTENG yang memuat data seluruh SMA, SMK, dan SKh. Aplikasi ini menjadi ruang evaluasi terbuka dan acuan pemerintah dalam memastikan revitalisasi berjalan efektif.

Dalam aspek layanan siswa, Edy memastikan tidak ada penahanan ijazah di Kalteng. Justru, siswa dibekali tiga sertifikat tambahan: analisis data, penguasaan Microsoft, dan digital marketing.

“Kenapa kami lakukan, ini supaya anak-anak kita yang lulus sekolah tidak hanya mendapatkan ijazah tetapi juga harus siap kuliah atau siap bekerja,” ujarnya.

Langkah itu sekaligus untuk menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas SDM sebagai bagian dari upaya menurunkan stunting secara tidak langsung.

Ia menjelaskan, jam belajar di Kalteng berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. Di sela waktu itu, siswa mendapatkan tambahan pembelajaran lima bahasa: Inggris, Jepang, Jerman, Arab, dan Prancis.

“Kenapa demikian, kami menyadari betul bahwa SDA Kalimantan Tengah itu melimpah ruah, tetapi kalau ini tidak dibekali dengan SDM unggul dan berdaya saing melalui pendidikan yang bermutu, maka semuanya tidak bisa kita lakukan secara maksimal,” paparnya.

Edy menegaskan, penguatan SDM dan transformasi digital harus berjalan beriringan. Pemerintah provinsi berharap dukungan anggaran dari pusat tetap sejalan dengan komitmen daerah.

“Harapannya di masa-masa datang, anak-anak dari Kalimantan Tengah siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik,” ujarnya menutup paparan.

Menteri Abdul Mu’ti menyambut paparan Kalteng dengan apresiasi. Ia menyebut rakor ini menjadi ruang untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat koordinasi pusat-daerah.

“Rakor ini menjadi wadah bagi kepala daerah untuk memberikan masukan agar program berjalan sebaik-baiknya. Dukungan kepala daerah adalah kunci sukses implementasi di lapangan,” ujarnya.

Mu’ti menilai langkah Kalteng mulai Kelas Digital Huma Betang, TV interaktif, papan tulis digital, hingga internet di wilayah terpencil—selaras dengan kebijakan nasional.

Di akhir sesi, banyak peserta menjadikan pengalaman Kalteng sebagai referensi dalam menyusun roadmap digitalisasi di wilayah masing-masing. Kalteng dinilai berhasil menunjukkan bahwa dengan komitmen pimpinan daerah dan keberanian mengambil langkah konkret, digitalisasi pendidikan dapat menjangkau dari kota hingga pelosok.