372 Karhutla Ditangani, Pemprov Kalteng Perkuat Operasi Darat dan Udara

PALANGKA RAYA – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus diperkuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hingga Senin, 14 September 2026, Satgas Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah bersama unsur terkait telah menangani sebanyak 372 kejadian karhutla, dengan total luasan lahan yang terdampak mencapai 63 koma 20 hektare.

Penanganan dilakukan secara terpadu melalui operasi pemadaman di darat dan udara, pembasahan lahan, pelayanan kesehatan, pemantauan kualitas udara, hingga penguatan pencegahan dan penegakan hukum.

Operasi lapangan dikoordinasikan melalui Posko Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla.

Sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, Masyarakat Peduli Api atau MPA, relawan, hingga organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng.

Lebih dari 40 OPD turut berkontribusi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, baik dalam pemadaman dan pembasahan maupun penanganan dampak karhutla.

Pada periode 13 hingga 14 September 2026, penanganan karhutla dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kotawaringin Timur, dan Pulang Pisau.

Usai api dipadamkan, tim gabungan kembali melakukan pendinginan atau mopping up untuk memastikan bara api benar-benar padam dan mencegah munculnya kembali titik api.

Upaya pengendalian juga diperkuat dengan pembuatan sumur bor dan sekat bakar atau firebreak di kawasan yang dinilai rawan.

Sementara untuk wilayah gambut yang sulit dijangkau melalui jalur darat, Pemprov Kalteng mengerahkan operasi udara menggunakan helikopter water bombing.

Operasi ini diprioritaskan di sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, termasuk Kabupaten Pulang Pisau, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, serta kawasan Taman Nasional Sebangau.

Penanganan juga diperkuat melalui Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC yang dilaksanakan melalui kolaborasi Pemprov Kalteng bersama BNPB, BMKG dan BRIN.

Teknologi ini dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan, sekaligus membantu mengurangi risiko meluasnya karhutla, khususnya di kawasan gambut.

Di sisi lain, dampak asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersama fasilitas kesehatan dan rumah sakit daerah telah menangani 4.004 kasus atau pasien gangguan pernapasan atau ISPA yang berkaitan dengan paparan asap karhutla.

Pemerintah juga melakukan pembagian puluhan ribu masker, mengoperasikan posko kesehatan bergerak, serta menyediakan oksigen gratis di sejumlah lokasi yang membutuhkan.

Untuk memperkuat koordinasi penanganan, Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026.

Melalui status tersebut, seluruh unsur terkait terus dikoordinasikan agar penanganan karhutla dapat berlangsung cepat, terpadu dan terukur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu karhutla.

Narasi Kalteng 

(TA)