Banggar DPRD Kalteng Bahas Perubahan APBD 2026 Bersama TAPD, Prioritas Belanja Jadi Perhatian
PALANGKA RAYA, NARASI KALTENG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Selasa (22/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai I tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong. Kegiatan itu merupakan bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD setelah sebelumnya dilakukan pembahasan antara pihak legislatif dan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalteng, Rendy Lesmana, turut menghadiri rapat bersama Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, serta jajaran terkait.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD bersama TAPD membahas berbagai aspek perubahan anggaran agar alokasi belanja daerah dapat diarahkan secara efektif, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menjelaskan bahwa penyampaian dokumen perubahan APBD merupakan kelanjutan dari tahapan pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Rapat ini merupakan penyampaian dokumen perubahan APBD merupakan kelanjutan dari tahapan yang sebelumnya telah dilakukan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalteng. Salah satunya melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” kata Arton.
Sementara itu, Rendy Lesmana menyampaikan bahwa kehadiran Dinas TPHP menjadi bagian dari koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran sektor tanaman pangan, hortikultura, serta peternakan.
Penyelarasan tersebut diharapkan mendukung keberlanjutan program peningkatan produksi dan produktivitas, pengembangan usaha pertanian dan peternakan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pembahasan bersama tersebut, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan rancangan perubahan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas di Kalimantan Tengah.
TA
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan