Bappedalitbang Kalteng Gelar Evaluasi RPJPD Barito Utara 2025-2045
PALANGKA RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045, di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Senin 2 Desember 2024.
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya sekaligus membuka acara, menyampaikan bahwa evaluasi RPJPD Kabupaten Barito Utara telah memenuhi persyaratan sesuai regulasi.
Pelaksanaan evaluasi ini didukung dengan Surat Pelimpahan Evaluasi RPJPD dari Biro Hukum Provinsi Kalteng dan Surat Permohonan Penjadwalan Evaluasi dari Bappedalitbang Kabupaten Barito Utara.
Leonard menegaskan bahwa pembangunan Kalimantan Tengah 2025-2045 berpedoman pada visi nasional “Indonesia Emas 2045” yang bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut selaras dengan visi Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu “Kalteng Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan.”
“Diharapkan RPJPD Kabupaten Barito Utara dapat menyelaraskan visinya dengan provinsi dan nasional, khususnya dalam aspek kemajuan dan keberlanjutan. Selain itu, perlu sinkronisasi lima sasaran visi, delapan misi, 17 arah pembangunan, 45 indikator pembangunan, serta periode lima tahunan pembangunan,” ujar Leonard.
Leonard juga memaparkan pembaruan berdasarkan Surat Edaran Bappenas dan Kemendagri terkait pemutakhiran sasaran pembangunan provinsi dalam RPJPD 2025-2045.
Beberapa perubahan mencakup visi nasional yang kini berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” revisi sasaran visi, penambahan indikator kualitas lingkungan hidup, serta penyesuaian target indikator untuk tahun 2025 dan 2045.
Di akhir sambutannya, Leonard mendorong Kabupaten Barito Utara untuk menghadirkan terobosan besar atau big push dalam arah kebijakan dan strategi kewilayahan.
“Kabupaten Barito Utara perlu mendukung pembagian klaster dan zona kewilayahan provinsi, serta mengintegrasikan kegiatan strategis yang mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Acara ini dihadiri oleh Perencana Ahli Madya Luqman Alhakim, Asisten III Setda Barito Utara Yaser, serta perwakilan OPD lingkup Pemprov Kalteng.
Tinggalkan Balasan