Narasi Kalteng

Akurat & Terpercaya

Bupati Shalahuddin Tegaskan Ganti Rugi Sesuai Aturan

Pemkab Barito Utara memastikan pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan terdampak pelebaran jalan dilakukan transparan berdasarkan penilaian KJPP.

MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Shalahuddin menegaskan penetapan dan pembayaran ganti rugi lahan maupun bangunan milik warga terdampak proyek pelebaran jalan harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan berita acara kesepakatan harga ganti rugi pelebaran jalan di Muara Teweh, Jumat (6/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Shalahuddin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan dan terganggunya aktivitas warga selama proses pembangunan berlangsung.

“Atas nama pemerintah daerah, kami memohon maaf kepada seluruh warga yang terdampak. Kami berharap masyarakat dapat terus mendukung upaya pembangunan infrastruktur ini demi peningkatan kualitas pelayanan dan konektivitas di Barito Utara,” kata Shalahuddin.

Ia menjelaskan, pelebaran jalan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, serta memperlancar aktivitas masyarakat.

Terkait penetapan besaran kompensasi, pemerintah daerah menggunakan hasil penilaian profesional dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai dasar menentukan nilai ganti rugi lahan dan bangunan warga.

Menurut Shalahuddin, penilaian tersebut dilakukan secara objektif dan independen sehingga pembayaran kompensasi memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah daerah berkomitmen agar proses ganti rugi ini berjalan sesuai aturan. Kita ingin semuanya transparan, objektif, dan tidak ada masyarakat yang dirugikan. Karena itu, hasil penilaian KJPP menjadi dasar dalam pelaksanaan pembayaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Barito Utara, Junaidi mengatakan proses penilaian oleh KJPP telah selesai dilaksanakan.

“Sosialisasi dan musyawarah hasil penilaian kepada warga terdampak telah dilakukan secara bertahap,” kata Junaidi.

Pada sesi pertama, sebanyak 26 warga menyatakan setuju terhadap nilai ganti rugi yang ditetapkan. Kemudian, pada sesi kedua, sebanyak 49 warga menyepakati nilai tersebut, sementara satu warga masih berkoordinasi dengan pihak keluarga.

Selanjutnya, pada sesi ketiga, pihaknya mengundang 32 warga untuk mengikuti musyawarah. Namun, dua orang di antaranya berhalangan hadir.

Junaidi memastikan dana untuk pembayaran ganti rugi telah tersedia dan dapat dicairkan sejak awal November 2026.

“Kepada masyarakat yang telah menyetujui besaran nilai ganti rugi, kami mengimbau agar segera melengkapi persyaratan administrasi, seperti sertifikat tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama pemilik serta fotokopi KTP, sehingga proses pencairan dapat segera dilakukan,” jelasnya.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Barito Utara berharap penyelesaian ganti rugi lahan dan bangunan warga berjalan tertib, transparan, serta sesuai ketentuan. Dengan demikian, proyek pelebaran jalan dapat terus dilaksanakan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. (Mdh).

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Exit mobile version