Digeruduk Mahasiswa soal Karhutla, Ketua DPRD Kalteng Akui Kewenangan Dewan Terbatas
PALANGKA RAYA, NARASI KALTENG – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, menemui massa Aliansi Cipayung Plus yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kalteng, Senin (19/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap di sejumlah wilayah Kalteng.
Di hadapan massa, Arton menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama petugas dan relawan telah berupaya melakukan pemadaman. Namun, menurutnya, karakteristik kebakaran di lahan gambut menjadi salah satu kendala besar dalam proses penanganan.
Ia mengungkapkan, pemadaman api yang berada di kedalaman gambut membutuhkan upaya khusus serta dukungan anggaran yang tidak sedikit.
“Saya telah beberapa kali ikut melihat proses pemadaman yang dilakukan oleh para relawan. Pemadaman pada kedalaman lahan gambut di bawah permukaan itu sangat sulit dan memerlukan anggaran yang cukup banyak,” ujar Arton.
Menanggapi kritik mahasiswa yang menilai DPRD kurang aktif dalam menangani persoalan karhutla, Arton menjelaskan bahwa lembaga legislatif memiliki batas kewenangan. Meski demikian, DPRD tetap menjalankan fungsi melalui mekanisme formal, termasuk menyampaikan pendapat dan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah penanganan.
“Di DPRD itu sangat terbatas kewenangan. Tugas kami adalah menyampaikan pendapat dan kewenangan umum di forum rapat serta mendorong pemerintah daerah. Tapi jangan jadikan kami ini seolah-olah makan dan tidur saja. Kami bekerja melalui jalur dan mekanisme formal, bukan untuk berwacana di media,” tegasnya.
Arton juga meminta masyarakat melihat kerja para petugas dan relawan yang selama ini berada di lapangan untuk memadamkan titik api. Ia menilai persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemadaman, tetapi juga masih adanya aktivitas pembakaran lahan.
“Kalau tidak ada mereka (petugas dan relawan), daerah kita ini sudah jadi lautan api. Harus kita akui, saat ini tantangannya lebih banyak yang membakar daripada yang memadamkan,” tambahnya.
Aksi tersebut berlangsung dengan sejumlah adu argumen antara mahasiswa dan pihak DPRD. Massa mendesak adanya langkah konkret dalam penanganan karhutla serta meminta aspirasi mereka ditindaklanjuti.
Arton menegaskan DPRD Kalteng memahami keresahan masyarakat dan berkomitmen mengawal penanganan karhutla serta meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada pihak berwenang.
Tuntutan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama, langkah yang terukur, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar dampak kabut asap tidak terus membebani masyarakat Kalteng.
TA
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan