Disdik Kalteng Paparkan Program Sekolah Gratis saat Kunjungan Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI
PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) memaparkan program sekolah gratis saat menerima kunjungan dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI pada Kamis, 20 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat analisis kebijakan sekolah gratis yang diterapkan di Kalteng sebagai bahan masukan bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif.
Plt. Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, yang diwakili oleh Kepala Bidang SMK, Tutang, menjelaskan bahwa sekolah gratis merupakan salah satu program prioritas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Wagub Edy Pratowo. Program ini akan dilanjutkan oleh Gubernur terpilih H. Agustiar Sabran dan Wagub H. Edy Pratowo.
“Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional sekolah, meningkatkan akses serta kualitas layanan pendidikan, dan membantu siswa dari keluarga kurang mampu,” ujar Tutang.
Pembiayaan program ini bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didanai APBN, Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan dari APBD, serta BOSDA untuk memastikan sekolah bebas pungutan, khususnya di jenjang pendidikan menengah dan khusus.
“Selain bantuan operasional, pemerintah juga menyalurkan bantuan seragam sekolah bagi siswa melalui APBD Dinas Pendidikan Kalteng,” tambahnya.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pintar lantai II Kantor Disdik Kalteng ini dihadiri oleh tiga perwakilan dari Pusat Analisis Keparlemenan, yakni Elga Andina, Shanti Dwi Kartika, dan Adib Hermawan.
Analisis Legislatif Ahli Madya, Elga Andina, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung Komisi X DPR RI dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, termasuk program sekolah gratis. Kalimantan Tengah dinilai sebagai salah satu daerah yang cukup maju dalam penerapan kebijakan ini.
“Komisi X ingin memahami implementasi kebijakan pendidikan dari berbagai daerah, tidak hanya kota-kota besar, sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih menyeluruh dan bermanfaat bagi semua,” ujar Elga.
Ia menambahkan bahwa setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga kebijakan pendidikan tidak bisa disamaratakan.
“Kondisi di Jakarta dan Palangka Raya saja sudah berbeda, apalagi di daerah terpencil. Kami ingin memastikan semua masyarakat mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pendidikan,” tambahnya.
Follow Narasi Kalteng di Google Berita
Tinggalkan Balasan