Dukung Sekolah Gratis, Disdik Kalteng Siapkan Dana BOSDA untuk 422 Sekolah
PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai bentuk dukungan terhadap program sekolah gratis yang diusung Gubernur Agustiar Sugianto Sabran. Program ini menyasar ratusan sekolah di seluruh provinsi, dengan prioritas siswa dari keluarga tidak mampu dan wilayah pedalaman.
“Terkait dengan program sekolah gratis, kita ada 422 sekolah dan Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi menyukseskan program Pak Gubernur untuk sekolah gratis ini melalui dana BOSDA,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo belum lama ini.
Reza menjelaskan, setiap siswa yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp200 ribu per bulan selama 12 bulan, dengan total Rp2,4 juta per tahun. Dana tersebut diprioritaskan untuk meringankan beban siswa kurang mampu, khususnya yang berasal dari wilayah terpencil.
“Pokoknya dari pedalaman itu pasti gratis. Tapi kalau dia di perkotaan, nah itu harus dicek lagi dia masyarakat mampu atau tidak mampu,” katanya.
Menanggapi masih adanya keluhan pungutan biaya sekolah seperti Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), Reza menegaskan bahwa siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan, meskipun BPP dibahas melalui komite sekolah dan orang tua.
“Kalau misalnya ada yang keberatan terkait dengan BPP dan lain sebagainya, BPP itu kan hasil komunikasi dengan orang tua atau komite. Nah, kalau yang tidak mampu itu tidak boleh dipungut,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah agar tidak menarik biaya dari siswa yang tergolong tidak mampu. Verifikasi dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai bukti.
“Saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah, bagi yang tidak mampu tidak boleh dilakukan pungutan. Nanti siswa yang bersangkutan kemudian nanti akan dilengkapi persyaratan bahwa tidak boleh dilakukan pungutan,” ungkapnya.
Dinas Pendidikan memastikan, seluruh siswa yang memenuhi kriteria tidak mampu, khususnya dari pedalaman, akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi melalui skema BOSDA, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemerataan akses pendidikan dasar yang inklusif dan bebas biaya.
Tinggalkan Balasan