Investasi Kalteng Masih Didominasi Sektor Ekstraktif, UMKM Belum Terlibat Optimal

Juru Bicara Fraksi NasDem, Asdy Narang.

PALANGKA RAYA – Fraksi NasDem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti dominasi sektor ekstraktif dalam aliran investasi di provinsi tersebut. Investasi yang sebagian besar masuk ke sektor pertambangan dan perkebunan skala besar dinilai belum berdampak maksimal terhadap hilirisasi, industrialisasi, maupun pemberdayaan pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Asdy Narang, dalam pemandangan umum fraksinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng Tahun 2024.

WhatsApp Image 2025-06-06 at 20.34.41
WhatsApp Image 2025-04-02 at 13.18.03

“Meski tren investasi yang masuk ke Kalimantan Tengah terbilang meningkat, sayangnya sektor yang mendominasi masih didominasi oleh sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan sawit skala besar yang belum mampu dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi di dalam daerah,” ujarnya.

Asdy menyebutkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih menghadapi tantangan, khususnya dalam memastikan investasi membawa manfaat nyata bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.

WhatsApp Image 2025-06-06 at 20.41.53

Ia juga menyoroti belum optimalnya kebijakan daerah dalam mendukung iklim investasi, terutama terkait deregulasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan investasi antara 6,2 persen hingga 7,0 persen.

“Sasaran untuk tercapainya target pertumbuhan investasi 6,2%-7,0% masih mengalami tantangan berupa aspek kebijakan daerah terkait deregulasi di bidang investasi,” tambahnya.

WhatsApp Image 2025-06-06 at 20.34.41 (1)
WhatsApp Image 2025-06-06 at 20.34.41 (2)

Fraksi NasDem juga mengingatkan pemerintah daerah agar merujuk pada Pasal 278 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemda untuk memberi insentif dan kemudahan bagi masyarakat dan investor. Hal ini penting guna meningkatkan peran UMKM dan sektor swasta dalam pembangunan.

Sayangnya, menurut Asdy, hingga saat ini regulasi mengenai insentif dan kemudahan investasi di Kalimantan Tengah belum pernah secara resmi disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Follow Narasi Kalteng di Google Berita.

(Uk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

You cannot copy content of this page