Kejar Target Pajak Daerah, Bapenda Palangka Raya Perkuat Sinergi dengan Instansi Terkait

PALANGKA RAYA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya terus melakukan berbagai langkah strategis demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.

Salah satu fokus utama saat ini adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, baik internal pemerintah kota maupun lembaga eksternal.

Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih terintegrasi dan transparan demi mendukung pembangunan di Kota Cantik.

Kepala Bapenda Kota Palangka Raya, Emi Abriyani, menjelaskan bahwa kerja sama lintas sektor sangat krusial untuk melakukan sinkronisasi data objek pajak.

Dengan menggandeng dinas-dinas teknis seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora), Bapenda dapat memantau pertumbuhan usaha baru secara real-time.

Sinergi ini memastikan setiap potensi pajak dari sektor perhotelan, restoran, hingga hiburan dapat terdata dengan akurat sejak awal operasional.

“Kami menyadari bahwa Bapenda tidak bisa bekerja sendiri dalam mengoptimalkan pajak daerah. Sinergi dengan instansi terkait, termasuk pihak kepolisian dan kejaksaan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, menjadi pilar penting agar para wajib pajak lebih patuh. Kami ingin membangun kesadaran bahwa pajak daerah adalah tanggung jawab bersama untuk kemajuan kota,” ujar Emi Abriyani, Kamis, (29/1/2026).

Selain dengan instansi pemerintah, Bapenda juga mempererat kemitraan dengan lembaga perbankan dan penyedia layanan transaksi digital.

Penguatan sistem pembayaran non-tunai ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi alasan kendala jarak atau waktu dalam membayar pajak.

Perluasan kanal pembayaran ini diharapkan dapat mempercepat laju penerimaan kas daerah secara signifikan sebelum memasuki kuartal terakhir tahun ini.

Emi juga menambahkan bahwa kerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan tetap menjadi ujung tombak dalam melakukan verifikasi data di lapangan.

Petugas pemungut pajak di tingkat wilayah dibekali dengan koordinasi yang lebih solid agar proses pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berjalan lebih efektif.

Melalui penguatan koordinasi ini, kendala-kendala administratif yang sering dihadapi warga di lapangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Melalui komitmen sinergi yang kuat ini, Emi Abriyani optimis bahwa target pajak yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat segera tercapai.

Ia berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada pemenuhan target angka, tetapi juga mampu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan akuntabel.

Dengan demikian, optimalisasi PAD dapat memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas layanan publik dan infrastruktur di seluruh wilayah Palangka Raya.(hen)