Kesbangpol Kalteng: Deteksi Dini dan Respons Cepat Kunci Cegah Konflik
PALANGKA RAYA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika sosial politik yang berkembang di wilayah tersebut.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Kesbangpol Kalteng, Rabu 30 April 2025, dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan, Katma F. Dirun.
Rapat ini diikuti unsur TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, sejumlah OPD Provinsi Kalimantan Tengah, serta Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalteng yang hadir secara daring melalui Zoom Meeting.
Agenda rapat tidak hanya membahas kesiapan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), tetapi juga menyoroti isu-isu strategis yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Beberapa di antaranya adalah sengketa lahan adat, dugaan pelanggaran HAM dalam skema plasma sawit, ketimpangan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta menjamurnya organisasi kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dan keresahan sosial.
Dalam arahannya, Katma menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri RI. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan sejak dini terhadap berbagai potensi konflik.
“Jangan sampai persoalan kecil membesar karena kita lalai mengantisipasi,” ujarnya.
Katma juga mendorong seluruh peserta untuk tidak menjadikan pertemuan ini sebatas kegiatan seremonial. Ia menekankan perlunya membangun mekanisme koordinasi lintas instansi yang efektif dan berkelanjutan.
“Stabilitas daerah adalah tanggung jawab bersama. Kita harus satu langkah lebih maju dari potensi gangguan,” tegasnya.
Lebih jauh, Katma menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal sebagai upaya jangka panjang dalam mengatasi kecemburuan sosial, sekaligus wujud kemandirian daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Kesbangpol, katanya, akan terus menjadi penghubung antarinstansi dalam menjaga harmoni dan ketahanan nasional di Kalimantan Tengah.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Intelkam Polda Kalteng, AKBP Adyansah, menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kalteng menuntut sinergi lintas sektor yang lebih solid.
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan rasio antara aparat dan jumlah masyarakat sebagai tantangan tersendiri, serta pentingnya pengawasan terhadap eks narapidana teroris, organisasi terlarang, dan konflik agraria.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Kalteng, Baru I. Sangkai, menegaskan bahwa pengamanan aksi massa bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen.
Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan puluhan personel untuk menjaga ketertiban di sejumlah titik rawan, termasuk saat demonstrasi mahasiswa yang dijadwalkan digelar di depan Kantor Gubernur.
Tinggalkan Balasan