Narasi Kalteng

Akurat & Terpercaya

Komisi III DPRD Kalteng Temui BPBD Barsel, Bahas Kendala Penanganan Karhutla

BUNTOK, NARASI KALTENG – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendatangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) untuk menggali berbagai kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kunjungan yang berlangsung Kamis (15/10/2026) tersebut melibatkan empat anggota Komisi III DPRD Kalteng, yakni Amonius Tuyum, Helmi, Habib Sayid A. Rasyid, dan Ferry Khaidir. Rombongan diterima Kepala Pelaksana BPBD Barsel, Agus In’yulius, bersama jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras), kondisi alam yang menyulitkan pemadaman, hingga tantangan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Amonius Tuyum, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung kebutuhan BPBD di sejumlah kabupaten.

Dari hasil koordinasi dengan beberapa kepala BPBD, ia menemukan bahwa kendala yang dihadapi daerah relatif sama, terutama kekurangan peralatan dan kondisi medan yang menyulitkan proses pemadaman.

“Setelah kami berkoordinasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan kepala BPBD, ternyata keluhannya hampir sama. Ada beberapa peralatan yang masih kurang, ditambah kondisi alam yang memang menyulitkan proses pemadaman,” ungkap Amonius.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap keterbatasan sarpras karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, peralatan yang memadai, serta dukungan operasional.

Selain persoalan teknis, Amonius juga menyoroti penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Ia menilai penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi cuaca dan lingkungan sedang rawan kebakaran.

“Untuk situasi saat ini, masyarakat jangan dulu melakukan pembakaran lahan karena kondisinya sangat berbahaya,” tegasnya.

Amonius menjelaskan, proses pengungkapan kasus karhutla memiliki tantangan tersendiri. Ketika titik api ditemukan, orang yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut terkadang sudah tidak berada di lokasi sehingga proses penyelidikan menjadi lebih sulit.

“Kalau kita melihat banyaknya lahan masyarakat yang terbakar, tentu perlu ditelusuri apakah memang sengaja dibakar atau terjadi karena faktor lain. Tantangannya adalah ketika titik api ditemukan, terkadang orang yang diduga terkait sudah tidak berada di lokasi sehingga proses penyelidikan menjadi sulit,” jelasnya.

Karena itu, ia mendorong penanganan karhutla dilakukan secara lebih terarah, mulai dari penguatan pengawasan, penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum, hingga pelibatan masyarakat sampai tingkat desa.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Barsel, Agus In’yulius, menyambut baik kunjungan Komisi III DPRD Kalteng. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi sarana menyampaikan kebutuhan dan kendala yang dihadapi petugas dalam penanganan karhutla.

Agus juga menyampaikan harapan agar aspirasi mengenai kekurangan sarpras dan kebutuhan penanganan di lapangan dapat diteruskan kepada pihak terkait.

Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi. Diperlukan keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan.

Melalui kunjungan tersebut, DPRD Kalteng berharap berbagai kendala yang disampaikan BPBD Barsel dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan, memenuhi kebutuhan operasional, dan meningkatkan efektivitas pencegahan serta penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

Narasi Kalteng

TA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Exit mobile version