Komisi IV DPRD Kalteng Dorong Penataan Bundaran KB Sampit Masuk APBD 2027
SAMPIT, NARASI KALTENG – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong penataan kawasan Bundaran KB Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), agar dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, mengatakan kawasan yang menjadi titik nol ruas Jalan Sampit–Samuda tersebut terus berkembang seiring bertambahnya permukiman, tempat usaha, dan aktivitas masyarakat. Kondisi itu dinilai membutuhkan penataan agar kawasan lebih tertib dan representatif.
Menurut Hafid, ruas jalan di sekitar Bundaran KB merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sementara itu, kawasan bundaran menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Saya sudah mendapatkan informasi bahwa ruas jalan dari Bundaran KB merupakan kewenangan provinsi, sedangkan Bundaran KB sendiri menjadi kewenangan kabupaten. Karena itu, saya mengusulkan agar kawasan bundaran ini juga ditata oleh provinsi,” kata Abdul Hafid, Sabtu (3/10/2026).
Ia berharap penataan tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Selain memperbaiki kondisi kawasan, langkah itu diharapkan mendorong pemerintah kabupaten untuk turut melakukan pembenahan.
“Saya mengusulkan penataan kawasan Bundaran KB ini dapat masuk pada tahun anggaran 2027. Semoga dengan penataan oleh provinsi, pemerintah kabupaten juga terdorong untuk menata bundaran ini sehingga ke depan bisa lebih ikonik dan menjadi salah satu titik wisata baru,” ujarnya.
Hafid menyebut sejumlah kebutuhan infrastruktur yang dapat menjadi bagian dari penataan, antara lain pembangunan drainase, trotoar, pelebaran jalan, serta pembenahan lingkungan sekitar.
Ia juga menilai Bundaran KB memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Sampit. Nama tersebut berasal dari tugu yang berada di kawasan itu dan memiliki simbol program Keluarga Berencana (KB).
Dalam peninjauan kawasan tersebut, Abdul Hafid didampingi Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Kalteng, Chandra Puji Asmara, yang mewakili Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni Gultom.
Chandra mengatakan usulan penataan Bundaran KB menjadi perhatian pihaknya. Apabila rencana tersebut direalisasikan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar diperlukan agar pelaksanaannya berjalan baik.
“Penataan bundaran ini juga akan mencakup pembangunan drainase sekaligus trotoar, termasuk untuk rencana pelebaran jalan di area bundaran,” jelas Chandra.
Sementara itu, Camat Mentaya Baru Ketapang, Irpansyah, menyambut baik usulan tersebut. Ia menyatakan pihak kecamatan siap melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila penataan kawasan Bundaran KB dilaksanakan.
TA
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan