Pemkab Barito Utara Dorong Penyusunan Perdes Berkualitas
MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang transparan, terencana, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi penyusunan Perdes yang diikuti 93 kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Barito Utara.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Utara, Eveready Noor, mengatakan Perdes merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Peraturan desa merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” kata Eveready di Muara Teweh, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, Perdes tidak hanya menjadi produk hukum administratif, tetapi juga landasan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat.
“Oleh karena itu, penyusunan peraturan desa harus dilakukan secara cermat, terencana, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perdes yang dihasilkan juga harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada kepala desa dan ketua BPD mengenai mekanisme serta tahapan penyusunan Perdes. Tahapan itu meliputi perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan bersama BPD, hingga penetapan dan pengundangan.
Pemahaman terhadap proses pembentukan Perdes dinilai penting agar setiap regulasi memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.
Eveready berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, dan menggali informasi dari para narasumber. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber, peserta, panitia, serta pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
“Dengan meningkatnya pemahaman kepala desa dan BPD dalam penyusunan Peraturan Desa, kita berharap tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Barito Utara semakin tertib, efektif, dan mampu mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, R. Firmansyah, turut memaparkan landasan hukum pembentukan Perdes.
Ia menjelaskan, Perdes merupakan instrumen hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, keberadaan Perdes tetap diakui secara hukum.
Pengakuan tersebut, menurut Firmansyah, didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Desa mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan desa.
“Penyusunan peraturan desa harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Firmansyah.
Ia juga menjelaskan tiga jenis peraturan di tingkat desa, yakni Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Peraturan Desa ditetapkan kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Sementara itu, Peraturan Kepala Desa menjadi aturan pelaksanaan Perdes, sedangkan Peraturan Bersama Kepala Desa dibentuk oleh dua kepala desa atau lebih untuk mengatur kerja sama antardesa. (Mdh).
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan