Perkuat Pengawasan Laut, Pemprov Kalteng Gandeng KKP Jaga Sumber Daya Perikanan

Redaksi

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat upaya pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan serta perikanan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ditjen PSDKP-KKP yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (27/4/2026).

Kepala Dislutkan Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, mengikuti kegiatan tersebut dari Aula Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah.

Ia menyampaikan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu potensi penting Kalimantan Tengah.

Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas usaha perikanan perlu dilakukan secara terkoordinasi agar pemanfaatan sumber daya perairan tetap berjalan sesuai ketentuan.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan usaha penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya kelautan hingga 12 mil laut. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen PSDKP-KKP, Saiful Umam, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam membangun sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi.

Ia juga menekankan perlunya pertukaran data serta koordinasi secara berkelanjutan agar setiap potensi pelanggaran di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

“Kolaborasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat melalui pertukaran data dan koordinasi yang intensif sehingga sistem pengawasan dapat berjalan lebih optimal serta mampu merespons setiap potensi pelanggaran secara cepat dan tepat. PKS ini harus ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang komprehensif,” tegasnya.

Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengawasan perikanan.

Selain itu, kerja sama juga mencakup pertukaran data dan informasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta dukungan teknis lainnya dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kepala Bidang PSDKP Dislutkan Kalteng, Flederyck, menjelaskan bahwa seluruh ruang lingkup tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pengawasan di wilayah perairan Kalimantan Tengah.

Melalui kerja sama ini, Pemprov Kalteng berharap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berlangsung lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu menjaga ekosistem perairan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.