Purdiono Pertanyakan Keadilan Pembagian DBH, Kebutuhan Pembangunan Kalteng Terus Meningkat
PALANGKA RAYA, NARASI KALTENG – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menyoroti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Ia menilai, kebutuhan anggaran Kalteng terus meningkat setiap tahun, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, alokasi anggaran dari pemerintah pusat justru mengalami penurunan.
“Yang kita pikirkan, seperti apa anggaran untuk pembangunan Kalteng, ini setiap tahun meningkat. Karena kebutuhan kita kan selalu meningkat baik berupa infrastruktur maupun pelayan masyarakat. Kita butuh dana yang lumayan besar,” kata Purdiono, Minggu (27/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kemampuan fiskal daerah masih memiliki ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Purdiono juga mempertanyakan mekanisme pembagian DBH yang seharusnya mempertimbangkan kontribusi daerah serta ketentuan perundang-undangan mengenai otonomi daerah.
“Semestinya ada pembagian sesuai dengan Undang-Undang DBH dan otonomi daerah dari pusat. Dari mana sumber pendapatan kita? Kan persis yang besar-besar (perizinan) ini kan di kelola pusat. Nah sekarang, itu yang diprotes oleh beberapa kepala daerah,” tegasnya.
Ia menilai, daerah membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai untuk menjalankan berbagai program pembangunan sekaligus menangani persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.
Salah satu contoh yang disorot adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, pemerintah daerah dituntut mengambil langkah cepat ketika terjadi kebakaran, sementara upaya pencegahan dan penanganannya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Ketika ada masalah, daerah disuruh turun tangan. Padahal untuk antisipasi karhutla itu butuh dana. Kalau situasinya seperti ini, tentu sulit bagi kita untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.
Purdiono berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan pembagian DBH agar lebih memperhatikan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
Ia menegaskan, dukungan anggaran yang proporsional diperlukan agar pemerintah daerah mampu menjalankan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menangani berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
TA
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan