Sahli Gubernur Kalteng Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat secara Virtual
PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kegiatan ini berlangsung pada Senin 21 April 2025, dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan perkembangan inflasi nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Disebutkan, inflasi tahunan (year-on-year) Maret 2025 terhadap Maret 2024 tercatat sebesar 1,03%, sementara inflasi bulanan (month-to-month) Maret 2025 terhadap Februari 2025 sebesar 1,65%.
“Target inflasi nasional kita sebesar 2,5% plus minus 1%, artinya aman pada kisaran 1,5% hingga 3,5%. Angka 1,03% itu tentu menggembirakan bagi konsumen,” ujar Tito.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparannya menjelaskan bahwa pada minggu ketiga April 2025, sebanyak 23 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 14 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi stabil dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan IPH di sejumlah provinsi disebabkan oleh naiknya harga komoditas seperti bawang merah dan cabai merah.
Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH juga lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan. Rata-rata harga bawang merah naik 9,18% dibandingkan Maret 2025, sementara harga bawang putih naik 1,69%.
Untuk komoditas minyak goreng (Minyakita), harganya mengalami penurunan sebesar 0,36% secara nasional, namun masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Adapun gula pasir mengalami kenaikan harga sebesar 0,14%.
Dalam agenda yang sama, Mendagri Tito juga mensosialisasikan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berbeda dari Sekolah Garuda. Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan sistem asrama dan seluruh biaya ditanggung negara, mulai dari jenjang SD hingga SMA.
“Sekolah Rakyat diharapkan menjadi sarana pendidikan yang inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat miskin, serta membina karakter dan fisik melalui pendidikan akademik dan olahraga,” jelas Tito.
Presiden RI, lanjutnya, menargetkan agar lulusan Sekolah Rakyat siap kerja dan mandiri setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
Rakor ini diikuti secara virtual oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Deputi Kementerian Koordinator PMK RI, perwakilan Kantor Staf Presiden, BULOG, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia juga turut hadir secara daring. Sementara itu, Yuas Elko didampingi sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Kalteng. (WDY/Foto: Rzd)
Tinggalkan Balasan