PALANGKA RAYA — Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk mempercepat penerapan sistem transaksi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Fairid, digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
“Penerapan digitalisasi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta modernisasi pengelolaan keuangan daerah,” katanya, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan, Pemko Palangka Raya memiliki peran strategis dalam mendorong penggunaan sistem transaksi elektronik, salah satunya melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam berbagai kegiatan operasional pemerintahan.
“Saat ini seluruh proses pengajuan KKPD sudah diserahkan kepada Bank Kalteng,” tambah Fairid.
Fairid menilai perkembangan implementasi digitalisasi di Kota Palangka Raya sejauh ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.
Hal tersebut terlihat dari capaian indeks digitalisasi pemerintah daerah yang dirilis oleh Bank Indonesia. Pada 2025, Kota Palangka Raya berhasil menempati posisi kedua dalam tingkat digitalisasi pemerintah daerah di wilayah Kalimantan.
Ia menambahkan bahwa penggunaan KKPD juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Penilaian TP2DD sendiri didasarkan pada tiga komponen utama, yakni komitmen kepala daerah dengan bobot 20 persen, kesiapan sistem teknis sebesar 50 persen, serta hasil implementasi atau outcome sebesar 30 persen.
“Adanya TP2DD ini merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan penggunaan transaksi non-tunai di berbagai layanan pemerintahan daerah,” pungkas Fairid.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan