JAKARTA – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mendadak menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Bukan karena sensasi, melainkan isu besar yang diangkat dinilai relevan dengan realitas sosial di Indonesia saat ini, khususnya terkait Papua.
Sejak gala premiere di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 12 April 2026, film ini langsung menyedot perhatian sinefil, aktivis, hingga pemerhati isu kemanusiaan. Bahkan, rangkaian pra-peluncuran yang digelar sejak Maret di Papua, Selandia Baru, hingga Australia turut memperkuat gaungnya sebagai salah satu dokumenter paling berani tahun ini.
Digarap oleh duo sineas Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, film ini merupakan hasil kolaborasi sejumlah organisasi seperti WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, serta LBH Papua Merauke.
Mengupas Realitas Papua dari Sudut Pandang Masyarakat Adat
Secara substansi, Pesta Babi mengangkat kisah kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu. Film ini membawa penonton menyelami realitas di wilayah seperti Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, di mana ruang hidup masyarakat adat perlahan tergerus oleh ekspansi industri skala besar.
Perkebunan kelapa sawit, tebu, hingga proyek food estate nasional digambarkan menjadi ancaman serius bagi hutan adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal.
Tak hanya menyuguhkan visual yang kuat secara emosional, dokumenter ini juga diperkaya dengan investigasi mendalam terkait peta kepemilikan lahan serta jejaring bisnis korporasi. Film ini menyoroti bagaimana segelintir elite diduga memperoleh keuntungan besar dari eksploitasi wilayah adat.
Dugaan Intimidasi hingga “Streisand Effect”
Perjalanan film ini tak lepas dari kontroversi. Setidaknya tercatat sekitar puluhan dugaan insiden intimidasi yang terjadi dalam agenda nonton bareng di berbagai daerah. Bentuknya beragam, mulai dari teror terhadap panitia, pemantauan aparat, hingga pembubaran paksa kegiatan.
Namun, alih-alih meredam perhatian publik, tekanan tersebut justru memicu fenomena Streisand Effect. Permintaan pemutaran mandiri film ini justru melonjak drastis, bahkan disebut mencapai ribuan permohonan dari berbagai komunitas di Indonesia.
Pemerintah Buka Ruang Kritik
Merespons polemik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film ini secara mandiri.
Ia menyebut kritik melalui karya film merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Pemerintah bahkan mendorong adanya diskusi terbuka agar masyarakat semakin kritis terhadap isu-isu nasional.
Sutradara Cypri Dale menilai film ini bukan sekadar tontonan, melainkan ruang refleksi yang “menuntut jawaban” atas persoalan ketimpangan ekologis. Ia berharap forum-forum diskusi publik dapat menjadi wadah membangun solidaritas lintas daerah.
Lebih dari Sekadar Film
Kini, Pesta Babi tak lagi sekadar film dokumenter, melainkan telah menjelma menjadi simbol perlawanan kultural. Di tengah ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat, film ini hadir sebagai medium suara yang terus bergema.
Selama isu tersebut masih relevan, pemutaran di ruang-ruang komunitas diperkirakan akan terus berlangsung—membawa pesan bahwa layar dokumenter bisa menjadi alat advokasi yang tak mudah dibungkam.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan