Kalteng Siaga Karhutla: 61 Kejadian Tercatat, Pos Satgas Diperluas
PALANGKA RAYA – Menghadapi potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di awal musim kemarau 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat daring pada Kamis 5 Juni 2025. Rapat tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan seluruh pihak dengan mengaktifkan 77 Pos Lapangan (Poslap) Satgas Pengendali Karhutla di 14 kabupaten/kota.
Poslap tersebut tersebar di 76 desa/kelurahan dan 51 kecamatan, sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko dan penguatan koordinasi lintas sektor menjelang puncak musim kemarau.
Berdasarkan data Posko Krisis Karhutla Pusdalops PB Provinsi Kalteng, sejak 1 Januari hingga 4 Juni 2025, tercatat sebanyak 61 kejadian karhutla. Luas lahan yang berhasil ditangani mencapai sekitar 32,23 hektare, sementara hasil analisis citra menunjukkan total lahan terbakar sebesar 66,06 hektare.
Tren karhutla pada Mei 2025 mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun masih lebih rendah dari Februari. Sementara itu, jumlah kejadian di awal Juni hampir menyamai angka pada April.
Aktivasi pos-pos lapangan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung pencapaian target “Kalteng Bebas Kabut Asap”, sekaligus mempercepat respons dan pemadaman di lapangan.
“Pengendalian karhutla melalui deteksi dini merupakan salah satu program prioritas 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2025–2030,” jelas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalteng, Alpius Patanan, yang memimpin jalannya rapat.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, sebelumnya juga telah mengimbau seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Dalam surat edarannya, ia menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini melalui berbagai metode pengamatan seperti menara pantau, CCTV, penginderaan jauh, dan patroli rutin.
“Peningkatan sistem deteksi dini sangat penting agar upaya pemadaman dapat dilakukan secepat mungkin jika terjadi karhutla,” tegas Gubernur.
Gubernur juga meminta Bupati/Wali Kota memastikan kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengendalian karhutla di wilayah masing-masing. Seluruh personel dan peralatan diminta selalu siaga agar mampu merespons secara cepat dan efektif.
Rapat daring ini diikuti unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah terkait, BPBD kabupaten/kota se-Kalteng, asosiasi pengusaha, serta perwakilan Masyarakat Peduli Api. Kolaborasi seluruh elemen ini diharapkan mampu memperkuat upaya bersama mencegah dan menangani karhutla di Kalimantan Tengah.
Tinggalkan Balasan