Pemkab Barut Fokus Percepatan Pembangunan Jembatan dan Bendungan

MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar rapat bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026), dengan fokus pembahasan pada strategi percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya rencana pembangunan Jembatan Hasan Basri II dan Bendungan Joloi. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin.

Bupati menegaskan bahwa Jembatan Hasan Basri I, yang saat ini menjadi urat nadi konektivitas daerah, memiliki umur teknis tersisa sekitar 9 hingga 11 tahun. Karena itu, persiapan pembangunan Jembatan Hasan Basri II harus dilakukan sejak dini dengan perencanaan matang dan terukur. “Persiapan tidak boleh terlambat. Pembangunan jembatan baru harus dirancang tanpa mengganggu operasional jembatan yang ada,” tegasnya.

dishut

disbun

Ia menjelaskan bahwa Jembatan Hasan Basri II direncanakan menggunakan skema konsorsium, sehingga Pemkab Barito Utara tidak menanggung pembiayaan langsung. Pemerintah daerah akan berperan pada aspek teknis, perencanaan, dan supervisi sesuai regulasi.

Bupati juga mengarahkan agar studi kelayakan (FS), detail engineering design (DED), serta dokumen teknis lainnya segera diperbarui dan dikonsultasikan ke kementerian terkait. Bentang tengah jembatan dirancang sepanjang 150–200 meter dengan clearance memadai guna mendukung aktivitas angkutan, termasuk angkutan batubara.

dishut

Selain proyek jembatan, Bupati turut menyoroti percepatan pembangunan Bendungan Joloi yang telah memiliki FS dan DED serta masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan tersebut dinilai krusial untuk pengendalian banjir yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi dua hingga tiga kali setiap tahun di wilayah Barito Utara. “Kita harus aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait. Barito Utara harus menjadi pionir bersama Murung Raya dan daerah sekitar dalam mendorong realisasi Bendungan Joloi,” ujarnya.

Meski fokus rapat pada infrastruktur strategis, Bupati tetap mengingatkan pentingnya penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan, serta Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai indikator kinerja dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (Mdh).