Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026

Suasana saat Rapat Koordinasi Pengendalian Infalsi Tahun 2026 Serta Dukungan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia Fifa 2026 Serta Penandatanganan Tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan saat Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (15/6/2026).

dishut
disbun

Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Penandatanganan dilakukan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti sebagai bentuk penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi secara nasional.

dishut

Dalam arahannya, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh data komprehensif mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah akan memiliki basis data yang kuat untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi di wilayahnya. Dengan data yang akurat dan berkualitas, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, dukungan seluruh pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal,” tegas Tito.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan (month-to-month), 3,08 persen secara tahunan (year-on-year), dan 1,35 persen secara tahun kalender (year-to-date).

Untuk Kalimantan Tengah, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,34 persen dengan inflasi tahunan mencapai 4,56 persen.

“Pengendalian inflasi memerlukan langkah yang konsisten dan terukur, terutama melalui penguatan koordinasi, kelancaran distribusi, serta pemantauan harga komoditas strategis di setiap daerah,” ujar Amalia.

Ia menjelaskan, inflasi tertinggi di tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Tengah terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 5,15 persen dan Kota Palangka Raya sebesar 4,48 persen.

“Pengendalian inflasi memerlukan dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), distribusi pangan yang lancar, pengawasan harga kebutuhan pokok, serta sinergi antardaerah dan lintas sektor guna menjaga pasokan dan stabilitas harga,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas daerah. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait untuk menjaga pasokan, stabilitas harga, serta daya beli masyarakat,” tandas Yuas.

Selain membahas inflasi dan Sensus Ekonomi 2026, rapat koordinasi tersebut juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 di ruang-ruang publik.

Menurut Tito Karnavian, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku UMKM dan usaha lokal.

“Penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi mendorong perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku usaha lokal,” pungkas Tito.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemprov Kalteng menyatakan siap mendukung berbagai program strategis nasional, termasuk pengendalian inflasi dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Follow Narasi Kalteng di Google Berita.

(TA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

You cannot copy content of this page