Gaji DPRD Kalteng Berpotensi Naik, Raperda Hak Keuangan Masuki Tahap Pembahasan Lanjutan
PALANGKA RAYA – Gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) berpotensi mengalami kenaikan seiring dengan berlanjutnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng. Raperda inisiatif DPRD ini kini telah memasuki tahap pembahasan lanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalteng, Ampera A.Y. Mebas, saat menyampaikan tanggapan terhadap pendapat Gubernur Kalteng atas usulan Raperda tersebut. Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III Tahun 2025, Rabu (18/6/2025).
Ampera mengapresiasi sikap Pemerintah Provinsi Kalteng yang menyetujui kelanjutan pembahasan Raperda ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Terkait dengan pendapat bahwa menyetujui untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya, hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah,” jelas Ampera.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan Perda merupakan bagian dari tugas dan wewenang DPRD bersama pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.
“Raperda yang berasal dari DPRD dibahas bersama gubernur dan/atau Tim Pembahas Raperda. Terkait hal-hal teknis lainnya, akan dibahas pada tahap berikutnya melalui Badan Musyawarah DPRD Kalteng,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ampera menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kerja sama yang baik perlu terus ditingkatkan demi keberhasilan pembangunan Kalimantan Tengah yang kita banggakan bersama,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan