Ketua DPRD Kalteng: ADPSI Wadah Strategis Perjuangkan Kepentingan Daerah
PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menegaskan pentingnya peran Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) sebagai jembatan strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Pernyataan ini disampaikan Arton saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I ADPSI dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDPSI) 2025 yang digelar di DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (6/5).
“ADPSI menjadi jembatan strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui harmonisasi kebijakan nasional dan daerah,” ujar Arton.
Ia menekankan bahwa harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Sinergi antarlembaga legislatif daerah juga perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan otonomi daerah yang kian kompleks.
Arton berharap Munas ini menghasilkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah berbasis kearifan lokal dan memperkuat posisi DPRD sebagai mitra strategis pemerintah.
“Dengan semangat kolaborasi yang dibangun di ADPSI dan ASDPSI, saya yakin DPRD akan semakin solid dalam mengemban amanah rakyat dan memperjuangkan kemajuan daerah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPRD Kalteng, H. Pajarudinnoor, menyebut Munas sebagai momentum penting untuk mendorong penguatan kelembagaan sekretariat DPRD di seluruh Indonesia.
“ASDPSI menjadi forum yang tepat untuk bertukar gagasan, inovasi, dan solusi dalam mendukung kinerja DPRD secara profesional dan efisien,” ucapnya.
Ia juga menyoroti perlunya inovasi dalam pelayanan administrasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat DPRD.
“Oleh karena itu, forum seperti ASDPSI diharapkan mampu melahirkan terobosan-terobosan baru,” tandas Pajarudinnoor.
Munas yang berlangsung selama tiga hari ini juga membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pemilihan kepengurusan baru hingga perumusan program kerja jangka menengah 2025–2030.
Selain itu, forum ini menggelar diskusi tematik yang menyoroti penguatan peran legislatif dalam memperkuat otonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan posisi DPRD sebagai pilar utama pemerintahan daerah.
Tinggalkan Balasan