Mendagri Dorong Kompetisi Sehat Antar Daerah, Insentif Fiskal Rp1 Triliun Disiapkan
Palembang – Pemerintah pusat terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui pemberian penghargaan dan insentif fiskal bagi daerah yang menunjukkan kinerja terbaik. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan persaingan yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penghargaan kepada pemerintah daerah bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan salah satu instrumen untuk memacu kepala daerah agar semakin optimal menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Tito, Indonesia memiliki tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Saat ini terdapat 552 pemerintah daerah yang terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten.
Dengan jumlah tersebut, pemerintah membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan pengawasan, tetapi juga memberikan penghargaan kepada daerah yang mampu menunjukkan capaian positif.
“Jadi pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan iklim kompetitif agar daerah bisa memacu kinerjanya lebih optimal,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pemberian penghargaan juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi yang lebih berimbang kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang bekerja dan melakukan berbagai inovasi, tetapi belum mendapatkan perhatian publik secara luas.
Tito menilai, sejumlah kepala daerah telah menunjukkan upaya nyata dengan turun langsung menemui masyarakat, termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Selain penghargaan, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dengan total anggaran sekitar Rp1 triliun bagi daerah berprestasi. Dana tersebut nantinya disalurkan langsung ke kas daerah sebagai tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi yang diterima oleh Bapak-Ibu Pemda itu bukan untuk pribadi. Tapi masuk dalam tambahan APBD, yang akan kami transfer nanti ke rekening RKUD yaitu rekening umum daerah masing-masing,” tegasnya.
Dalam proses penilaian, pemerintah menggunakan indikator berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) serta melibatkan tim juri dari unsur pemerintah dan media.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian meliputi pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.
Pemerintah juga menerapkan sistem penilaian berdasarkan enam wilayah regional agar daerah dengan karakteristik dan kapasitas fiskal relatif setara dapat bersaing secara lebih proporsional.
Melalui skema tersebut, pemberian penghargaan diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu mendorong pemerintah daerah memperkuat kinerja, meningkatkan transparansi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Tinggalkan Balasan