Pemko Palangka Raya Targetkan Penanganan Bencana Lebih Efektif

PALANGKA RAYA – Pemko Palangka Raya bergerak cepat memperbarui Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Langkah pembaruan instrumen ini dinilai mendesak guna mengantisipasi dinamika perubahan iklim dan perkembangan tata ruang kota yang dinamis.

“Harapan kami sehingga formula penanggulangan bencana di masa mendatang dapat berjalan jauh lebih efektif, taktis, dan efisien,” kata Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, Minggu, (5/7/2026).

Dia menjelaskan bahwa efektivitas penanganan bencana sangat bergantung pada seberapa mutakhir data yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dokumen ketahanan daerah yang diperbarui ini nantinya akan menyajikan potret terbaru mengenai peta kerawanan wilayah serta kapasitas riil instansi dalam merespons situasi darurat, sehingga mengeliminasi tindakan penanganan yang spekulatif.

Melalui pembaruan instrumen ini, Pemkot Palangka Raya menargetkan adanya peningkatan akurasi dalam sistem peringatan dini dan manajemen logistik kebencanaan.

“Dengan data yang lebih segar, pemerintah dapat memproyeksikan secara tepat kebutuhan posko pengungsian, jalur evakuasi yang aman, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak secara lebih cepat tanpa terkendala hambatan birokrasi yang kaku,” ujarnya.

Selain menyasar efektivitas di internal birokrasi, pembaruan dokumen ini juga difungsikan untuk mengukur kembali ketangguhan masyarakat di tingkat tapak.

Evaluasi berkala terhadap IKD ini akan memperlihatkan sejauh mana program-program pemberdayaan, seperti pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, telah berhasil mengedukasi warga agar mampu melakukan penyelamatan mandiri saat fase awal bencana terjadi.

Guna mencapai target penanganan yang presisi tersebut, penyusunan dokumen baru ini mengedepankan prinsip transparansi dan validasi berlapis.

Seluruh Kepala OPD, instansi vertikal, unsur Forkopimda, hingga kalangan akademisi dilibatkan secara aktif untuk menyisir kembali data-data sektoral terdahulu, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat Palangka Raya saat ini.

Komitmen pembaruan dokumen ketahanan daerah ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melindungi warganya dari dampak buruk bencana alam.

Melalui ketersediaan dokumen acuan yang valid dan mutakhir, Pemko Palangka Raya optimistis dapat membangun sistem penanggulangan bencana yang modern, responsif, dan mampu meminimalisir risiko kerugian hingga ke titik terendah. (Hen)