Percepat Operasional Laboratorium Lingkungan, Pemprov Kalteng Matangkan Penerapan BLUD
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat sinkronisasi tata cara penilaian BLUD yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Darliansjah, di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/4/2026).
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan administrasi, substantif, hingga teknis sebelum penerapan pola pengelolaan BLUD dilaksanakan.
Dalam rapat tersebut, Darliansjah menegaskan bahwa tim penilai mulai bekerja melakukan pemeriksaan administratif. Sementara penilaian substantif dan teknis akan dilaksanakan secara langsung melalui kunjungan lapangan.
“Tim penilai mulai bekerja hari ini untuk melakukan penilaian administratif. Penilaian substantif dan teknis oleh tim penilai disepakati dilakukan langsung di lapangan,” tutur Darliansjah.
Ia menjelaskan, kunjungan lapangan dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memastikan seluruh persyaratan penerapan BLUD telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan kelayakan UPT Laboratorium Lingkungan dalam menerapkan pola pengelolaan BLUD.
Darliansjah juga mengingatkan bahwa terdapat standar minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian tersebut.
“Syarat minimal dari penilaian administratif, substantif, dan teknis adalah 60 persen. Ini harus menjadi acuan bersama,” tegasnya.
Selain proses penilaian, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap penyusunan regulasi pendukung, khususnya Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan BLUD.
Menurut Darliansjah, regulasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan pelayanan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
“Penyusunan Peraturan Gubernur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah menjadi prioritas agar pelayanan berjalan dan memiliki dasar hukum yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menilai penerapan BLUD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat kemandirian pelayanan publik.
Ia mengingatkan bahwa penerapan BLUD tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Badan Layanan Umum Daerah tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus diimplementasikan secara optimal dalam pelayanan,” papar Yuas.
Yuas juga menjelaskan bahwa UPT Laboratorium Lingkungan memiliki potensi pengembangan karena terdapat kebutuhan layanan pengujian lingkungan dari berbagai perusahaan.
Dengan penerapan pola BLUD, unit pelayanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan pengelolaan pendapatan secara lebih mandiri sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan APBD.
“UPT ini telah memiliki pasar, terutama dari perusahaan yang membutuhkan layanan uji lingkungan, sehingga berpeluang besar. Dengan penerapan Badan Layanan Umum Daerah, UPT tersebut tidak lagi bergantung pada APBD dan berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah,” pungkasnya.
Hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui percepatan penilaian lapangan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta penyusunan regulasi pendukung.
Pemprov Kalteng berharap penerapan BLUD pada UPT Laboratorium Lingkungan dapat segera terealisasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan pengujian lingkungan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.
Tinggalkan Balasan