Anggota DPRD Barito Utara Dorong Evaluasi Data Honorer sebagai Dasar Keadilan Pengangkatan PPPK
MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Hasrat, menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap data tenaga honorer non-ASN, khususnya kategori R2 dan R3, sebagai dasar penentuan pengangkatan menjadi PPPK.
Ia menyampaikan hal itu dalam rapat pembahasan bersama Pemkab dan Forum Honorer R2/R3, Senin 10 Februari 2025.
Hasrat menilai bahwa durasi pengabdian harus menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi dan penetapan status tenaga honorer.
“Kita perlu data valid sejak awal mereka bekerja. Jangan sampai ada yang sudah mengabdi belasan tahun tapi justru terpinggirkan,” ucap Hasrat.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah dan BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar berkeadilan.
Menurutnya, pengabdian yang telah diberikan para honorer tidak hanya sebatas angka, tetapi menyangkut dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Mereka adalah bagian penting dari sistem pelayanan kita. Maka wajar jika mereka juga mendapatkan jaminan masa depan,” tambahnya.
Tinggalkan Balasan