APBD Kalteng 2026 Terjun Bebas Imbas Pemangkasan TKD, DPRD Peringatkan Risiko Pembangunan Tersendat
PALANGKA RAYA — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, mengungkapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2026 mengalami penurunan tajam akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Informasi terakhir APBD kita terjun bebas karena kita belum bisa menganggarkan beberapa sumber dari pemerintah pusat. Nah, kita berharap menunggu juga laporan dari eksekutif seperti apa, jadi kita bikin formulanya jangan sampai pembangunan terhambat, fasilitas tidak bisa diperbaiki,” kata Purdiono di Palangka Raya, Kamis (2/10/2025).
Ia menilai ketergantungan Pemerintah Provinsi Kalteng terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.
“Ketika pemerintah menutup seperti royalti, DBH, DAK, DAU dikurangi, berpotensi menghambat pembangunan di Kalteng,” ujarnya.
Menurutnya, pihak legislatif saat ini masih menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
“Jadi kami masih menunggu seperti apa formulanya agar semua bisa berjalan,” katanya.
Lebih lanjut, Purdiono menyinggung soal Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai harus disalurkan sesuai ketentuan.
“Karena DBH jelas ada undang-undangnya, 32 persen untuk daerah penghasil, 16 persen untuk provinsi. Nah itu yang kita tagih,” tutur dia.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan TKD tersebut.
“Kita berharap kerja sama eksekutif dan legislatif agar sama-sama, agar masyarakat tidak jadi korban,” pungkasnya.
Follow Narasi Kalteng di Google Berita.
(Uk)
Tinggalkan Balasan